Anggota Badan Pengkajian MPR Soroti Bocornya Anggaran Publik-Kualitas Haji

Jakarta - Anggota Badan Pengkajian MPR RI, K.H. Maman Imanul Haq mengkritisi maraknya tumpang tindih program kerja dan tingginya tingkat kebocoran anggaran publik di Indonesia.

Maman juga menyoroti dilema nan dihadapi pemerintah wilayah akibat kekuasaan program pemerintah pusat nan sering kali tidak sesuai dengan realitas ataupun kapabilitas di tingkat lokal.

"Hari ini pemerintahan wilayah memang agak kesulitan lantaran banyak sekali programnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada wilayah nan mencoba imajinatif mengakomodasi program pusat tersebut, tetapi problemnya kapabilitas wilayah tidak sesuai. Tantangan menjadi kepala wilayah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika biaya desa dan anggaran lainnya tetap longgar," ujar Maman dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI berjudul "Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial" di area Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Pada forum tersebut, Maman menyampaikan beberapa program tertentu nan terkesan dipaksakan. Salah satunya koperasi desa nan penempatannya kerap tidak melibatkan pemahaman masyarakat lokal.

"Contohnya di tempat saya di Jatiwangi, koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter alias 'militeristik' seperti ini sekarang nyata terjadi di depan kita," ucapnya.

Soroti Kualitas Haji

Sebagai legislator nan aktif mengawasi bagian pelayanan publik dan keagamaan, Maman juga mengaitkan akibat pelemahan rupiah terhadap kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Ia mengungkapkan keahlian fiskal Indonesia dalam bayar jasa Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) berada di bawah negara tetangga seperti Myanmar dan Filipina.

"Kemampuan kita bayar jasa Masyair itu berada di level bawah, di bawah Myanmar dan Filipina. Jadi jika ada keluhan jemaah haji kita menderita, ya lantaran bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan nan berkarakter populis, bukan pelayanan terbaik," jelas Maman.

Selain sektor haji, Maman nan juga membeberkan info mencengangkan mengenai kebocoran anggaran support sosial (bansos) dan subsidi daya akibat buruknya pengesahan info serta birokrasi perbankan.

"Di Komisi VIII, kita memandang tingkat kebocoran bansos itu mencapai 45 persen alias sekitar Rp 17 triliun. Ditambah lagi subsidi daya nan berkisar Rp100 triliun hingga Rp140 triliun. Ini akibat masalah pengesahan info dan permainan anggaran. Contohnya, salah satu bank Himbara ketika menyalurkan bansos menahan dananya dulu hingga 15 hari di beberapa daerah. Bayangkan berapa kembang nan mereka nikmati dari perputaran duit tersebut," ungkapnya.

Oleh lantaran itu, dia mendukung usulan para ahli ekonomi untuk menerapkan digitalisasi terintegrasi, seperti penggunaan QRIS alias sistem poin digital guna menekan celah korupsi anggaran.

Meskipun parameter ekonomi makro saat ini membikin masyarakat dan pelaku pasar cemas terlihat dari memerahnya portofolio saham domestik, Maman membujuk seluruh pihak untuk mencari aspek optimisme dan mukjizat bagi penguatan kembali nilai tukar rupiah.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyoroti soal anekdot politik di wilayah mengenai kebiasaan penguasa nan kerap mengedepankan identitas golongan alias warna partainya daripada substansi pembangunan.

"Saya ingat waktu rezim Golkar berkuasa dulu, lampau tiba-tiba PDI Perjuangan menang di Majalengka. Hal pertama nan dilakukan pemerintah wilayah saat itu adalah mengecat ulang semua perangkat berat dengan warna merah. Padahal di seluruh dunia, standarnya perangkat berat itu warna kuning. Orang Indonesia itu segitunya, ketika berkuasa, warna kelompoknya nan kudu dominan di mana-mana," tuturnya.

Maman menegaskan pola pikir politik sektoral seperti itu kudu segera ditinggalkan oleh para ketua bangsa demi menjaga muruah konstitusi negara.

"Bagaimana caranya agar kita semua tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu? Sebab bernegara itu adalah berkonstitusi. Dan konstitusi kita sebenarnya hanya mengandalkan dua perihal utama: penegakan HAM dan kesejahteraan rakyat secara merata," pungkas Maman.

Untuk diketahui, turut datang dalam FGD ini ialah Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ir. H. Tifatul Sembiring (Fraksi PKS). Diikuti sejumlah Anggota Badan Pengkajian H. Muhammad Nur Purnamasidi, S.Sos. (Fraksi Partai Golkar), K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (Fraksi PKB), serta Sigit Purnomo, S.AP., S.H. (Fraksi PAN).

Forum ini juga melibatkan narasumber ahli, ialah Dr. Idel Eprianto, S.E., M.E., Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta, dan Wijayanto Samirin, MPP, ahli ekonomi Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014-2019.

Adapun FGD ini merumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi nan operasional, serta insentif fiskal bagi wilayah nan konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional.

Kedua, memperdalam pasar finansial domestik dan memperkuat esensial ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan akibat nilai tukar oleh korporasi dan BUMN melalui lindung nilai.

Kemudian nan ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam akibat depresiasi rupiah terhadap golongan rentan.

Seluruh masukan dari FGD ini bakal menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi MPR RI mengenai penguatan sistem finansial negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial nan lebih handal terhadap gejolak nilai tukar. (ega/ega)