Andre Rosiade Dorong Bypass Pasar Amor-Simpang Taluak Kembali Pakai Trase 2021

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendorong pembangunan bypass dari Exit Tol Sicincin-Bukittinggi di area Pasar Amor menuju Simpang Taluak, Kabupaten Agam, kembali menggunakan trase nan telah disiapkan pada 2021.

Dorongan tersebut mengemuka dalam sosialisasi nan diprakarsai dan dihadiri langsung Andre berbareng Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, serta Ketua KAN Batu Palano Editiawarman di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kamis (17/9/2026).

Dalam perbincangan berbareng ninik mamak, wali nagari dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua, Andre menyampaikan bahwa konsep pembangunan di area tersebut diarahkan bukan berupa ruas tol, melainkan bypass nan menghubungkan Exit Tol Pasar Amor dengan Simpang Taluak. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat nan sebelumnya menyatakan keberatan andaikan wilayah mereka dilalui jalan tol.

“Teman-teman masyarakat menginginkan di Sungai Pua dan Banuhampu ini dilewati bypass, tidak dengan tol. Itu memang sudah sesuai dengan nan kita usulkan, bahwa tol itu exit-nya hanya di Pasar Amor, lampau dari Pasar Amor dilanjutkan bypass menuju Simpang Taluak,” kata Andre.

Andre kemudian menyampaikan bahwa dalam perbincangan tersebut ninik mamak dan masyarakat juga menyepakati penggunaan kembali trase lama nan pernah disiapkan pada 2021. Menurutnya, trase tersebut telah melalui pembahasan sebelumnya berbareng pemerintah daerah, ninik mamak, wali nagari dan masyarakat, termasuk dengan mempertimbangkan akibat terhadap lahan produktif serta permukiman warga.

“Ninik mamak sudah sepakat menggunakan trase lama. Karena dulu kita punya trase terakhir itu tahun 2021. Dan masyarakat, ninik mamak sudah sepakat menggunakan trase itu, kita bakal gunakan trase itu,” ujar Andre.

Andre mengatakan penggunaan trase 2021 bakal menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut berbareng masyarakat. Ia tidak mau proses pembangunan hanya dibicarakan di tingkat pemerintah, tetapi masyarakat di setiap nagari dan jorong nan terdampak juga diberikan ruang untuk mengetahui secara langsung rencana trase sekaligus menyampaikan persoalan nan mereka hadapi.

Karena itu, Andre mendorong agar sosialisasi dilakukan kembali secara langsung dari nagari ke nagari. Sebelum pertemuan digelar, seluruh arsip dan info mengenai trase bakal terlebih dulu disampaikan kepada Pemkab Agam dan pemerintah nagari. Dengan demikian, masyarakat mempunyai waktu untuk mempelajari arsip dan menyiapkan pertanyaan sebelum tim pemerintah turun berdialog.

“Tim nan turun itu kudu lengkap, sehingga bisa menjawab seluruh pertanyaan masyarakat. Ada Kejaksaan, BPN, Kementerian PU, Balai Jalan Nasional, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Hutama Karya, semua bakal hadir,” katanya.

Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro mengapresiasi pertemuan nan difasilitasi Andre tersebut. Menurutnya, perbincangan langsung berbareng masyarakat menjadi ruang krusial untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus membangun komunikasi nan lebih baik.

“Dengan mediasi dari Pak Andre, dari Pemprov, dari Pak Bupati/Wakil Bupati, ini sangat positif dan produktif. Dengan perbincangan dan obrolan berbareng kita bisa memecahkan masalah,” kata Koentjoro.

Terkait trase, Koentjoro menyatakan Hutama Karya bakal mengikuti pembahasan nan telah disampaikan dalam pertemuan tersebut. Jika trase lama menjadi pilihan nan disepakati, pihaknya siap menindaklanjutinya melalui pembahasan berbareng tim dan masyarakat.

Wakil Bupati Agam M. Iqbal mengatakan Pemkab Agam bakal memfasilitasi sosialisasi lanjutan di nagari-nagari terdampak, khususnya di Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu. Sebelum sosialisasi, info mengenai trase bakal disampaikan terlebih dulu kepada pemerintah wilayah dan pemerintah nagari untuk dipelajari berbareng masyarakat.

“Alhamdulillah tadi kita lihat komunikasi melangkah dengan baik, kemudian obrolan juga melangkah dengan baik. Selanjutnya Pemda bakal memfasilitasi sosialisasi di nagari-nagari nan terdampak,” ujar M. Iqbal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah mengatakan Pemprov Sumbar siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembahasan trase maupun persoalan pertanahan. Ia menilai komunikasi nan terbangun dalam pertemuan tersebut menunjukkan dinamika di lapangan mulai bergerak ke arah nan lebih baik.

“Kita datang di tengah masyarakat secara maraton. Kita secara pasti menjadwalkan, tidak kita tunda lagi, agar kejadian tol nan lampau tujuh tahun baru selesai tidak terulang lagi,” katanya.

Ketua KAN Batu Palano Editiawarman menyebut masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan. Persoalan sebelumnya, kata dia, lebih mengenai rencana pembangunan tol. Setelah konsep diarahkan menjadi bypass, masyarakat dapat menerima dengan catatan pembahasan trase dan dampaknya dilakukan secara terbuka.

“Di Agam tidak ada cerita tol, hanya exit tol dan diterima oleh bypass. Bypass tetap kita terima lantaran ada akibat positif ekonomis untuk menunjang pembangunan nagari dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Andre mengatakan proses selanjutnya adalah memastikan seluruh aspek teknis dan sosial dibahas berbareng sebelum pembangunan berjalan. Ia berambisi pendekatan langsung kepada masyarakat dapat membikin persoalan mengenai trase, lahan produktif maupun permukiman dibahas sejak awal sehingga pembangunan akses dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak dapat melangkah dengan baik dan memberikan faedah bagi masyarakat Agam. (*)