Ancaman PHK Mengemuka akibat Harga Gas Industri, Bahlil Cari Solusi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia(Antara)

ANCAMAN pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tingginya harga gas industri menjadi perhatian pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mencari solusi untuk menekan beban biaya nan dihadapi industri pengguna gas non-harga gas bumi tertentu (HGBT), guna menjaga keberlangsungan upaya dan lapangan kerja.

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini menerapkan dua skema nilai gas, ialah HGBT nan mendapat support negara dan nilai gas umum alias non-HGBT nan mengikuti kondisi pasar.

Ia menjelaskan, kenaikan nilai pada golongan non-HGBT dipengaruhi oleh penurunan produksi gas dari sejumlah sumur, terutama di wilayah Jawa Barat, sehingga pasokan kudu ditopang dengan gas alam cair (LNG) dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan nan mempunyai biaya pengedaran lebih tinggi.

"Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. nan namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan kos. Nah itu nan kita lagi mencari untuk menengahi, agar jangan juga industrinya diberikan beban nilai nan tinggi," ujar Bahlil di sela aktivitas Energy Forum, Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menegaskan, pemerintah telah berkomunikasi dengan kalangan industri, asosiasi, dan serikat pekerja untuk membahas persoalan tersebut. Saat ini Kementerian ESDM berbareng Pertamina tengah melakukan pembahasan teknis guna mencari formula nilai nan dapat menjaga daya saing industri nasional.

"Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari nomor nan ideal agar industri kita tetap bisa bertahan," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil memastikan kesiapan gas nasional secara umum tetap dalam kondisi aman. Persoalan nan dihadapi saat ini bukan kekurangan pasokan, melainkan kenaikan nilai gas nan dirasakan oleh sejumlah sektor industri di luar skema HGBT.

"Kalau gas, secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. nan ada itu adalah kenaikan nilai gas di beberapa industri non-HGBT," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerima aspirasi dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI dalam aktivitas Serap Aspirasi nan digelar di Bekasi, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku industri menyampaikan keluhan mengenai tingginya nilai gas nan dinilai membebani operasional perusahaan dan menakut-nakuti keberlangsungan usaha.

Gani mengungkapkan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, sekitar 50 ribu pekerja berpotensi terkena PHK. Bahkan, salah satu perusahaan keramik besar di Bekasi disebut telah menyampaikan rencana untuk merumahkan ratusan pekerja akibat tingginya biaya gas industri.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman angin besar PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," kata Andi Gani dalam keterangannya.

Ia mengatakan telah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri ESDM. Menurutnya, Bahlil merespons sigap dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluar atas persoalan nilai gas industri nan tengah dihadapi bumi usaha.

Selain persoalan gas industri, Gani juga menyoroti potensi PHK di sektor nikel nan dipicu proses penataan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian ESDM. Meski mendukung langkah penegakan norma dan tata kelola pertambangan, dia meminta proses tersebut tidak menimbulkan akibat lanjutan berupa meningkatnya nomor PHK di sektor terkait. (E-4)