Amien Rais: Pertahankan Prabowo Sampai 2029

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjaga stabilitas politik nasional dengan mempertahankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatannya berhujung pada 20 Oktober 2029.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu menegaskan bahwa ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun sekali merupakan petunjuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 nan kudu dihormati demi mencegah guncangan politik nan tidak perlu di tingkat pusat.

"Ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 kudu kita pertahankan agar tidak ada pemerintahan pusat nan diturunkan di tengah jalan," ujar Amien dalam pernyataan resminya melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip Jumat (12/6).

Menurut Amien, sebuah pemerintahan hanya boleh dijatuhkan sebelum masa jabatannya lenyap jika terjadi argumen nan sangat luar biasa (extraordinary). Ia mencontohkan tindakan pidana berat seperti membocorkan rahasia negara kepada pihak asing demi hadiah materi, alias keterlibatan dalam skandal moral nan fatal.

Di luar kondisi tersebut, Amien menilai Presiden Prabowo Subianto kudu diberikan kesempatan nan wajar untuk merealisasikan delapan program prioritasnya alias Astra Cita.

Program tersebut mencakup penguatan kerakyatan Pancasila, pemenuhan kewenangan asasi manusia, penguatan pertahanan-keamanan, pembuatan lapangan kerja, hingga kesetaraan gender.

"Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, 6 tahun ada lima presiden bergonta-ganti dan semuanya menguras daya nasional kita, maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan nan wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029," ujarnya.

Mekanisme pemakzulan nan rumit

Amien menggarisbawahi bahwa secara norma tata negara, proses memakzulkan seorang kepala negara di Indonesia sangatlah kompleks. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usulan pemakzulan kudu melalui persetujuan berlapis nan ketat di DPR, pertimbangan selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR.

Melihat konstelasi politik dan kepemimpinan parlemen saat ini, dia menilai wacana pemakzulan-baik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka-adalah perihal nan nyaris mustahil.

"Mengharapkan para personil DPR-MPR berani memaksa Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apa pun kita pada Gibran, dengan konstelasi ketua DPR-MPR nan sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga banget sangat sulit," ujar tokoh Reformasi 1998 itu.

Ia kemudian mengingatkan memori kelam sejarah politik Indonesia pada periode 1998 hingga 2004. Kala itu, Indonesia mengalami situasi ganjil dengan pergantian lima presiden dalam waktu singkat, nan menurutnya sangat menguras daya nasional.

[Gambas:Instagram]

Kelesuan ekonomi dan potensi gejolak

Meski mendukung Prabowo menyelesaikan masa jabatan, Amien tidak menampik adanya keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial-ekonomi saat ini.

Ia menyebut kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja, ditandai dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lesunya aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional.

Atas dasar itu, dia mengimbau Prabowo dan jejeran menteri kabinet menghentikan tindakan pamer kemewahan alias aktivitas intermezo nan tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat.

"Kurangi semaksimal mungkin suasana pesta pora para menteri. Terutama Pak Prabowo jangan pernah joget-joget lagi dan sempat difoto begitu, adegan-adegan bermewah-mewah sampai disiarkan ke publik. Reaksi masyarakat seragam ialah marah," tegasnya.

Ia khawatir, jika tekanan ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan penarikan duit massal (rush domestik) terus berlanjut, perihal itu dapat memicu keresahan sosial nan berujung pada aktivitas massa (people power) nan lebih beringas dibanding tahun 1998.

(gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]