Airlangga Pastikan Anggaran APBN untuk Kopdes Merah Putih Aman

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang perekonomian Airlangga Hartarto buka bunyi soal skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menko Airlangga menegaskan bahwa pembiayaan KDMP sudah mempunyai anggaran tersendiri dalam APBN, meski pemerintah mengadakan pengetatan anggaran.

"Ya kelak kita monitor lantaran itu kan pembiayaan kelak bakal ada anggaran dari APBN," katanya kepada pewarta saat ditemui di instansi Kemenko Ekonomi, Senin (13/4/2025).

Airlangga juga menjelaskan mengenai patokan baru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 nan telah mengubah ketentuan Pasal 2 PMK 49/2025 dalam rangka penyelenggaraan aktivitas upaya KDMP, bank BUMN bisa memberi pembiayaan kepada KDMP.

"Ya tentu ada perubahan, lantaran mengenai dengan ini kan ada dari segi pembiayaan dan dari segi kegiatan. nan paling krusial adalah mendorong aktivitas di level nan paling bawah," kata Airlangga.

Dengan demikian, patokan ini juga meringankan APBN pemerintah. Adapun, bank pelat merah diperkenankan menyalurkan pinjaman kepada koperasi desa sebagai bagian dari percepatan pembangunan.

Secara rinci, pemerintah dapat menempatkan biaya sebagai sumber likuiditas bagi perbankan untuk mendukung pembangunan bentuk gerai koperasi, termasuk pergudangan dan kelengkapan operasional. Penyaluran biaya dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas finansial negara.

Dalam patokan itu juga diatur pemisah maksimal pembiayaan sebesar Rp 3 miliar per unit gerai koperasi desa. Sementara itu, tingkat kembang alias margin pembiayaan ditetapkan sebesar 6% per tahun bagi penerima.

Dari catatan CNBC Indonesia, anggaran KDMP sebelumnya diketahui berasal dari penempatan biaya negara dan pemotongan biaya desa, dengan konsentrasi pembangunan bentuk gerai dan modal kerja awal. Sesuai kebijakan terbaru per 2026, sekitar 58,03% biaya desa dialokasikan untuk KDMP. Total pendanaan mencakup biaya Rp200 triliun dari Himbara dan Rp16 triliun dari Sisa Anggaran Lebih (SAL).

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]