Airlangga Beberkan Strategi RI Perkuat Daya Saing & Ketahanan Ekonomi

Jakarta -

Ketidakpastian dunia nan semakin meningkat, ditandai oleh dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok daya dan pangan, serta percepatan transformasi digital, mendorong perekonomian bumi menghadapi tantangan nan semakin kompleks dan unpredictable. Kondisi tersebut tentu berakibat signifikan terhadap stabilitas daya global, rantai pasok pupuk, hingga kesiapan pangan, sehingga memerlukan respons kebijakan nan adaptif dan terukur dari setiap negara.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara nan responsif dalam menghadapi ketidakpastian dunia dengan memperkuat ketahanan daya melalui strategi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada area tertentu.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan daya dari beragam negara seperti Nigeria, Gabon, dan beragam negara pengganti lainnya. Langkah itu guna memastikan keamanan pasokan daya nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam aktivitas National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, hari ini.

"Dalam situasi dunia nan penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan nan adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapabilitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan," ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapabilitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan daya nasional.

Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran daya nan beragam turut menjaga stabilitas harga, sehingga perubahan nilai komoditas dunia tidak secara langsung berakibat pada masyarakat.

Selain sektor energi, penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk melalui pengendalian nilai gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapabilitas produksi dalam negeri. Indonesia apalagi mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara.

"Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari beragam krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional nan lebih kuat," jelasnya.

Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Hal ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kerjasama global.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan salah satu strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 juga dilakukan pemerintah melalui upaya aksesi Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal itu menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju.

Airlangga mengatakan penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan izin agar selaras dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor. Upaya tersebut juga bakal mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kerjasama teknologi.

"Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran nan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia," jelas Airlangga.

Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencapai kemajuan nan signifikan. Usai dilakukan penyerahan Memorandum Awal, Indonesia sekarang memasuki fase peninjauan teknis nan merupakan tahap intensif dan memerlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga nan kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta keahlian menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi nan aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.

"Ke depan, proses tersebut bakal mencakup penilaian nan lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian kebenaran dan konsultasi terarah guna mendukung penerapan reformasi prioritas," ungkapnya.

Lebih lanjut, aksesi Indonesia ke OECD tersebut merupakan upaya nasional nan melibatkan kerjasama erat antara sektor publik dan swasta. Mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya nan langsung terhadap lanskap bumi upaya di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah bakal terus mendorong beragam inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif bumi upaya tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD.

"Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan nan dihasilkan berkarakter praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan kesempatan dari pelaku industri guna mendukung reformasi nan lebih inklusif dan berdampak," tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas support Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, antara lain dengan memberikan penguatan kelembagaan kreasi tim nasional (PMO unit), peningkatan kapabilitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.

Turut datang dalam kesempatan tersebut diantaranya ialah British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.

(akn/ega)