Aida Beberkan 8 Strategi Jika Terpilih Jadi Deputi Gubernur Senior BI

Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman memaparkan visi dan misinya dalam proses uji kepatutan dan kepantasan di Komisi XI DPR, Rabu (26/8). Dalam pemaparannya, Aida mengusung pendapat berjudul Bersama Menuju Indonesia Maju, Kebijakan Bank Sentral nan Adaptif, Inovatif, dan Akseleratif.

Aida merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI. Aida mengatakan visi dan misi nan disampaikannya merupakan hasil dari pemahaman dan pengalaman selama berada di BI. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi untuk merespons tantangan ekonomi nan terus berubah.

Menurut Aida, Indonesia mempunyai sasaran besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan negara maju. Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia perlu memperkuat pedoman industrinya dengan meningkatkan produktivitas, pembiayaan, serta kualitas tenaga kerja.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai sasaran tersebut. Berdasarkan simulasi nan dipaparkannya, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen untuk dapat mencapai pendapatan per kapita di atas USD 21.000 pada 2045.

“Untuk pergi menjadi negara maju, nan pertama kudu kita lakukan adalah memastikan pertumbuhan lintasan pertumbuhan ekonomi kita jika dalam simulasi nan kami lakukan itu kami sebut dengan skenario super optimis, di mana kita kudu bisa tumbuh di atas 7 persen untuk bisa menuju kepada pendapatan per kapita di atas USD 21.000 kelak pada saat 2045,” kata Aida dalam Fit and Proper Test berbareng Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8).

Selain mengejar pertumbuhan, Aida menyoroti sejumlah tantangan struktural nan perlu diantisipasi. Salah satunya adalah bingkisan demografi nan menurutnya bakal tertutup pada 2041. Di sisi lain, kualitas dan keahlian tenaga kerja juga tetap perlu terus ditingkatkan.

Karena itu, strategi industrialisasi dinilai perlu diarahkan tidak hanya pada industri nan padat modal, tetapi juga pada industri nan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Hilirisasi berbasis sumber daya alam menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut.

Aida juga menilai sektor industri perlu dihubungkan dengan sektor jasa agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara lebih menyeluruh. Pembiayaan dari sektor swasta, termasuk investasi asing langsung alias FDI, juga disebut krusial untuk menopang ekspansi ekonomi.

Di tengah upaya tersebut, Indonesia menghadapi tantangan eksternal berupa ketegangan geopolitik dan perubahan pola kerja sama internasional. Menurut Aida, kondisi dunia nan berubah sigap membikin kebijakan ekonomi kudu bisa beradaptasi.

Pada sisi domestik, dia menekankan perlunya memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas, peningkatan nilai tambah, industrialisasi, serta pemerataan. Hilirisasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja menjadi bagian dari strategi nan dia tawarkan.

Untuk merespons beragam tantangan itu, Aida menyebut Indonesia telah mempunyai bauran kebijakan nasional. Sementara itu, BI mempunyai bauran kebijakan nan mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan pendalaman pasar keuangan, ekonomi dan finansial inklusif serta hijau, kerja sama internasional, dan pengembangan ekonomi serta finansial daerah. Di bawahnya, terdapat kebijakan kelembagaan untuk memastikan seluruh kebijakan melangkah dengan support organisasi, sumber daya, dan tata kelola nan tepat.

Aida mengatakan warna alias konsentrasi kebijakan BI dapat berubah mengikuti tantangan ekonomi nan dihadapi. Dalam kondisi saat ini, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan kecukupan likuiditas agar tetap mendukung pertumbuhan.

“Artinya di sini adalah, sementara nan lain hijau, artinya dia mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi nan oranye ini, di satu sisi, policy rate tetap menjaga dari stabilitas nilai tukar, namun tetap memastikan gimana kecukupan likuiditas, sehingga tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Jika mendapat amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI, Aida menawarkan penguatan respons kebijakan melalui konsep bank sentral nan adaptif, inovatif, dan akseleratif.

Menurutnya, karakter adaptif diperlukan lantaran perubahan ekonomi berjalan cepat. Sementara penemuan dibutuhkan agar respons kebijakan dapat disiapkan lebih awal, apalagi sebelum tantangan berkembang menjadi lebih besar. Adapun percepatan diperlukan agar kebijakan nan telah mempunyai sasaran dan tahapan dapat dilaksanakan lebih cepat.

“Visinya tetap tetap, ialah menjadi bank sentral terbaik di Emerging Economist, dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan dan inklusif,” kata Aida.

Dalam pemaparannya, Aida menyusun delapan misi alias program kerja. Satu program dinilainya perlu menjadi prioritas segera lantaran menjadi landasan untuk membangun skenario pertumbuhan ekonomi nan lebih positif.

Program tersebut adalah penguatan sinergi kebijakan nasional dan BI nan dilandasi komunikasi efektif. Aida membaginya ke dalam sejumlah bidang, mulai dari sinergi fiskal-moneter, stabilitas inflasi dan harga, pembiayaan serta KSSK, hingga perbaikan struktur ekonomi dan pembentukan persepsi positif terhadap kebijakan.

Ia menilai fiskal dan moneter merupakan dua motor utama perekonomian. Karena itu, dugaan nan digunakan dalam penyusunan APBN perlu disinergikan dengan otoritas moneter agar respons kebijakan dapat dilakukan secara tepat.

Menurut Aida, perbedaan arah kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter bukan persoalan selama keduanya mempunyai tujuan nan sama, ialah menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Tapi nan krusial adalah tujuannya sama, tadi menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi alias apalagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat fiskalnya bisa kudu konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi,” tuturnya.

Selain sinergi kebijakan, Aida menilai komunikasi menjadi aspek krusial untuk membangun kepercayaan pasar. Pemahaman pelaku ekonomi terhadap kebijakan nan ditempuh pemerintah dan BI dinilai dapat mendorong kepercayaan serta aliran modal ke Indonesia.

Tujuh program lainnya mencakup penguatan kalibrasi bauran kebijakan BI, reformasi data, pengembangan sumber pembiayaan di luar perbankan, penguatan kebijakan pasar duit dan kurs asing, sistem pembayaran inovatif, penguatan UMKM, serta penguatan kebijakan kelembagaan.

Dalam reformasi data, Aida menyoroti pentingnya penyesuaian dengan arsitektur info global. Data nan semakin terstruktur dan dapat digunakan untuk kajian digital dinilai bakal memperkuat kegunaan pengawasan alias surveillance BI.

Data tersebut juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan devisa sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar.

Di sisi pembiayaan, Aida memandang perlunya Indonesia bergerak melampaui sumber pembiayaan perbankan. Pendalaman pasar duit dan penggunaan instrumen pasar duit baru menjadi salah satu konsentrasi nan dia soroti.

Ia juga mengusulkan optimasi platform Investor Relations Unit alias IRU-RIRU-GIRU nan telah dimiliki BI berbareng Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Platform tersebut dinilai dapat membantu menghubungkan proyek strategis di wilayah dengan sumber pembiayaan.

Sementara pada pasar kurs asing, Aida menyoroti perlunya diversifikasi penggunaan mata uang. Ia menyebut sekitar 80 persen-90 persen transaksi tetap menggunakan dolar AS, sementara kerja sama penggunaan mata duit lokal telah dilakukan dengan enam negara.

Aida menegaskan langkah tersebut bukan ditujukan untuk melakukan dedolarisasi, melainkan meningkatkan penggunaan mata duit lokal dalam transaksi antarnegara.

Untuk sistem pembayaran, dia menilai penemuan perlu terus dilanjutkan, termasuk melalui kajian cross-border payment. Pengembangan UMKM juga perlu diarahkan agar masuk ke dalam ekosistem nan lebih terintegrasi dan terhubung dengan rantai nilai produksi.

Dengan begitu, UMKM tidak hanya beraksi di pasar domestik, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk masuk ke pasar ekspor dan menjadi bagian dari value chain.

Pada sisi kelembagaan, Aida menyoroti dua hal, ialah perbaikan proses upaya melalui business process re-engineering dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keduanya dinilai krusial agar organisasi BI dapat bekerja lebih efisien sekaligus bisa menghadapi tantangan kebijakan nan semakin kompleks.

Pengalaman ketika nilai tukar mengalami tekanan, menurut Aida, menunjukkan pentingnya sumber daya manusia nan mempunyai keahlian pengawasan. Saat itu, BI perlu melakukan pemeriksaan terhadap bank dan korporasi dengan transaksi pembelian dalam jumlah besar.

“Terasa sekali sungguh diperlukannya peningkatan SDM nan menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah 2 perihal nan perlu dilakukan dan tentunya kelak mengenai dengan tata kelola,” ujar Aida.

“Saya juga memohonkan terus sinergi nan kita bisa lakukan berbareng dan terutama pengarahan dari Bapak-Ibu sekalian nan terhormat di Komisi XI,” tambahnya.