AHY Pantau Kawasan Kumuh RI Pakai Sistem Ini, Warga Bisa Ikutan Lapor

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan sistem berupa dashboard untuk memetakan sekaligus memantau penanganan area kumuh di beragam daerah.

AHY mengatakan dashboard tersebut nantinya tidak sekadar menjadi sistem pendataan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan program penanganan area kumuh betul-betul dikerjakan sesuai kewenangan dan tahun anggaran.

"Kita kudu memastikan bahwa lingkungan kita betul-betul dimonitor dan menggunakan sebuah sistem. Ini contoh nan sedang kami garap, bukan sekadar menambah dashboard baru, tetapi memang ini adalah sebuah instrumen untuk memetakan ada berapa dan di mana saja area kumuh, kampung kumuh," kata AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, sistem tersebut nantinya dapat digunakan untuk memantau penyelenggaraan program secara lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga dapat membandingkan progres penanganan area kumuh antardaerah.

"Kalau kita bisa penemuan dan kita bisa kelola, termasuk kelak pada saatnya ada kebijakan, program, dan anggaran nan segera bisa kita realisasikan, maka kita kudu memastikan ini melangkah dengan transparan dan akuntabel dan bisa dibandingkan," ujarnya.

AHY menegaskan, dashboard itu juga dirancang agar masyarakat dapat ikut memantau sekaligus melaporkan hasil pekerjaan pemerintah di lapangan.

Ia mencontohkan, masyarakat nantinya bisa mengecek apakah sungai nan dijanjikan untuk dinormalisasi sudah betul-betul dibersihkan, alias apakah gang dan area tertentu nan masuk program penanganan sudah betul-betul ditata.

"Artinya, kelak dashboard semacam ini bisa langsung menjadi forum hubungan antara penduduk dengan pemerintahnya, dan sesama K/L (Kementerian/Lembaga) sehingga kita bisa memastikan wilayah mana sesuai dengan tahun anggarannya, sesuai dengan kewenangannya ini pusat, provinsi, alias kabupaten/kota, kemudian kita cek betul nggak dikerjakan," terang dia.

"Nanti masyarakat bisa melaporkan hasilnya: betul nggak sungai tadi sudah dinormalisasi dan dibersihkan, betul nggak ada gang kampung tertentu nan sudah dirapikan, betul tidak ada area kumuh nan sudah diubah wajahnya menjadi lebih asri," sambungnya.

AHY juga mengungkapkan, sistem tersebut diharapkan dapat mendorong kepala wilayah untuk bekerja lebih serius dalam menangani area kumuh.

Ia mengatakan pemerintah pusat juga mau memberikan apresiasi kepada kepala wilayah nan bisa menunjukkan keahlian baik dalam penanganan area kumuh.

"Biasanya para kepala wilayah ini senang jika juga dimonitor sehingga nan telah berupaya bekerja dengan baik bisa mendapatkan apresiasi," ujar AHY.

"Para kepala wilayah itu senang jika diapresiasi ketika bekerja sungguh-sungguh. Tapi juga pasti deg-degan jika tidak bekerja sungguh-sungguh. Betul, ya?" lanjutnya.

AHY menyebut penanganan area kumuh tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian alias lembaga. Pemerintah mau mengubah pola pembangunan nan selama ini melangkah secara terpisah menjadi lebih terintegrasi.

"Ini adalah refleksi pembangunan infrastruktur: dari nan sifatnya terpisah, piecemeal alias masing-masing konsentrasi pada sektornya, menjadi nan lebih terintegrasi. Jadi integrasi alias koordinasi ini sifatnya lintas sektoral. Tidak bisa PKP sendirian, tanpa PU. PU juga memerlukan support nan lainnya. Inilah nan kita butuhkan," pungkas AHY.

(wur) [Gambas:Video CNBC]