ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Melambat Jadi 5,1% Imbas Perang Iran

Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia bakal melambat pada tahun ini, meski nilai minyak berangsur stabil.

Mengutip Bloomberg pada Sabtu (11/4), berasas laporan Asian Development Outlook yang dirilis Jumat (10/4), ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia melambat menjadi 5,1 persen pada 2026, dari 5,4 persen pada 2025.

Perlambatan ini dipicu oleh akibat perang antara AS dan Israel terhadap Iran nan mengguncang stabilitas global, termasuk nilai daya dan rantai pasok.

“Kebangkitan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik menghadapi ujian nan berat,” kata Presiden ADB Masato Kanda.

"Meskipun paparan langsung area ini terbatas, area ini tetap rentan terhadap kenaikan nilai daya dan komoditas lainnya, nan memicu inflasi dan memperketat kondisi keuangan," lanjutnya.

ADB menilai, meski nilai minyak diasumsikan kembali ke level sebelum perang pada akhir tahun, kondisi pasar tetap sangat volatil mengikuti dinamika konflik.

Selain itu, ADB memproyeksikan ekonomi China tumbuh melambat menjadi 4,6 persen tahun ini dari 5 persen tahun sebelumnya. Lemahnya konsumsi domestik jadi salah satu aspek utama penahan laju ekonomi.

Sementara, pertumbuhan India juga diperkirakan turun menjadi 6,9 persen pada 2026 dari 7,6 persen tahun lalu, meski tetap ditopang permintaan domestik nan kuat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara diproyeksikan relatif stabil, meski tekanan dunia tetap membayangi.

ADB juga memproyeksi inflasi di Asia berkembang meningkat menjadi 3,6 persen dari sebelumnya 3 persen, terutama akibat kenaikan nilai energi.

Biaya produksi pertanian diprediksi ikut naik lantaran ketergantungan area terhadap pasokan pupuk dari Timur Tengah, seperti urea dan amonia.

Gangguan juga diperkirakan terjadi pada industri semikonduktor akibat terganggunya pasokan bahan baku krusial seperti helium dan sulfur.

Sektor pariwisata pun tak luput dari tekanan, seiring terganggunya perjalanan dunia akibat konflik. Meski akibat ekonomi meningkat, ADB mengingatkan pemerintah agar tidak merespons dengan kebijakan moneter nan terlalu ketat.

“Jika support diperlukan, langkah-langkah fiskal nan tepat sasaran dan terikat waktu kudu diutamakan,” kata ADB.

"Kebijakan moneter semestinya konsentrasi pada penyediaan likuiditas nan tepat sasaran dan menstabilkan ekspektasi inflasi melalui komunikasi nan efektif, daripada pengetatan nan agresif," lanjut ADB.