Persaingan Tidak Setara dengan PTNBH Ancam Keberlangsungan PTS di Indonesia

UMY(Dok Muhammadiyah)

EKSPANSI kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur berdikari nan dilakukan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dinilai mulai memberikan tekanan serius terhadap stabilitas finansial perguruan tinggi swasta (PTS). Kondisi tersebut apalagi berpotensi menakut-nakuti keberlangsungan sejumlah PTS andaikan tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menilai kejadian tersebut telah berjalan dalam empat tahun terakhir dan menunjukkan kecenderungan nan semakin mengkhawatirkan.

Menurut Zuly, persaingan nan tidak seimbang mendorong banyak PTS mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan jumlah mahasiswa, seperti menurunkan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), memberikan potongan biaya kuliah, hingga memperluas skema danasiwa internal.

Namun, strategi tersebut dinilai mempunyai akibat serius terhadap kesehatan finansial institusi.

“Kalau kita menerima banyak mahasiswa, tetapi kemudian biayanya diturunkan alias memperbanyak danasiwa dari internal kampus, maka finansial sebuah PTS bisa _collapse_. Kelihatannya jumlah mahasiswanya banyak, tetapi pemasukan nan diterima tidak sebanding,” ujar Zuly dalam siaran pers, Minggu (14/6).

Ia menjelaskan bahwa akibat paling kritis dari menurunnya jumlah mahasiswa adalah ancaman penutupan program studi. Ketika sebuah program studi tidak lagi mempunyai jumlah mahasiswa nan memadai, keberlanjutan operasionalnya menjadi susah dipertahankan.

“Jika jumlah mahasiswa terus menurun, maka program studi berpotensi ditutup. Ini menjadi ancaman nyata nan kudu dihadapi banyak PTS,” tambahnya.

Selain aspek persaingan dengan PTNBH, Zuly juga menyoroti perubahan peta pendidikan tinggi nasional. Bertambahnya jumlah perguruan tinggi di beragam wilayah membikin banyak calon mahasiswa memilih melanjutkan studi lebih dekat dengan domisili mereka. Kondisi tersebut diperkuat oleh melemahnya daya beli masyarakat nan mendorong family mencari pengganti pendidikan nan lebih terjangkau.

“Ekonomi masyarakat semakin sulit, sementara perguruan tinggi di wilayah juga semakin banyak. Karena keterbatasan ekonomi, banyak orang tua akhirnya memilih menyekolahkan anak-anaknya di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Menghadapi beragam tantangan tersebut, UMY memilih melakukan sejumlah langkah adaptif. Salah satunya adalah menyesuaikan standar nilai minimum penerimaan mahasiswa baru sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan pasar pendidikan tinggi.

Meski demikian, Zuly menegaskan bahwa penyesuaian standar penerimaan tidak berfaedah menurunkan kualitas lulusan. Menurutnya, UMY justru berkomitmen memperkuat kualitas proses pembelajaran agar mahasiswa dengan latar belakang akademik nan beragam tetap bisa mencapai kompetensi nan ditargetkan.

“Kami bakal mempertahankan kualitas pada proses pendidikan, meskipun kualitas input mahasiswa mungkin tidak sama seperti sebelumnya. Kami bakal bekerja lebih keras agar lulusan tetap memperoleh pendidikan nan berbobot dan mempunyai daya saing di bumi kerja,” tegasnya.

Zuly berambisi pemerintah dapat menciptakan kebijakan nan lebih berkeadilan bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, keberlangsungan PTS juga menjadi bagian krusial dalam menjaga akses pendidikan tinggi dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. (H-2)