Harga Pertamax Naik, Konsumsi Pertalite Bisa Lampaui Kuota APBN 2026

Kenaikan nilai Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni 2026 berpotensi menimbulkan pergeseran (shifting) konsumsi masyarakat kepada BBM bersubsidi Pertalite.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kenaikan nilai Pertamax lumrah dilakukan PT Pertamina (Persero) di saat tingginya nilai minyak mentah imbas perang AS dengan Iran dan blokade Selat Hormuz.

Namun, menurut Yusuf, saat ini nan perlu diperhatikan oleh badan upaya dan pemerintah adalah mengatasi potensi pergeseran konsumsi kepada BBM nan lebih murah lantaran disubsidi negara dan tidak mengalami kenaikan.

"Selisih nilai Pertamax dan Pertalite nan sekarang semakin lebar berpotensi mendorong sebagian pengguna untuk beranjak ke BBM subsidi guna menghemat pengeluaran," ungkapnya kepada kumparan, Minggu (16/4).

Yusuf menjelaskan, kejadian tersebut lazim disebut trading down effect, ialah ketika konsumen beranjak ke produk nan lebih murah saat tekanan biaya hidup meningkat.

Jika migrasi tersebut semakin besar, lanjut dia, tantangan utamanya bukan pada inflasi, melainkan pada meningkatnya konsumsi BBM subsidi dan bertambahnya beban kompensasi pemerintah.

"Karena itu, selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga perlu memastikan pengedaran Pertalite tetap terkendali agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap APBN pada semester kedua tahun ini," jelas Yusuf.

Potensi Kenaikan Konsumsi Pertalite

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, memperkirakan satu dari lima pembeli Pertamax, apalagi satu dari empat jika patokan pembelian tidak ditegakkan, bakal pindah ke Pertalite bersubsidi.

"Akibatnya, konsumsi Pertalite melampaui kuota 29,26 juta kiloliter sekitar 5 persen, dan sekitar 40 persen penghematan kotor menguap kembali," ungkapnya.

Yayan menghitung potensi kebocoran subsidi akibat migrasi ke Pertalite setelah kenaikan nilai Pertamax mencapai Rp 8,2 triliun-Rp 9,4 triliun. Sementara konsumsi Pertalite diperkirakan mencapai 30,6-30,8 juta KL, 5 persen di atas kuota nan telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Kendati demikian, dia menuturkan kesempatan pergeseran konsumsi ke Pertalite bakal lebih mini jika pengawasan melalui MyPertamina diperketat, ialah sekitar 16-23 persen. Namun, jika pengawasan lemah, potensinya mencapai 20–26 persen.

Adapun mengenai akibat terhadap masyarakat, Yayan menuturkan rumah tangga kelas menengah alias desil 4-5 diperkirakan hanya kehilangan Rp 3.400-5.700 per bulan secara langsung, alias sekitar 0,1 persen dari pengeluaran mereka, lantaran sebagian besar sudah mengonsumsi BBM Pertalite.

"Risiko nyata bagi mereka justru antrean dan kelangkaan jika kuota jebol, golongan ini menikmati subsidi Pertalite Rp 41.000-46.000 per bulan, dan pengemudi ojek online, petani, serta nelayan adalah nan pertama terpukul jika pembatasan diberlakukan," tegas Yayan.

Dengan demikian, Yayan menyarankan agar badan upaya menegakkan skema pembelian BBM bersubsidi melalui barcode MyPertamina dengan pemisah pembelian 50 liter per bulan. Menurutnya, penegakan patokan ini saja berbobot lebih dari Rp 1 triliun per tahun dan menjaga kuota tidak jebol terlalu jauh.

Adapun pembatasan pembelian ini sudah bertindak sejak akhir Maret 2026 melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026. Pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan pemisah wajar 50 liter per kendaraan ini tidak bertindak bagi kendaraan umum.

Selain itu, Yayan juga menyarankan BPH Migas meninjau kuota Pertalite sekarang menjadi sekitar 30,6-31 juta KL, sebelum kelangkaan dan antrean muncul. Dia juga meminta pemerintah membenahi ketidakefisienan fiskal nan lebih besar.

"Pertahankan nilai Pertalite Rp 10.000 dan berikan kompensasi lewat penargetan nan tepat, bukan subsidi baru nan dipukul rata. Subsidi kudu mengikuti orangnya, bukan bahan bakarnya," kata Yayan.