Ada Fenomena 29.000 Unit Apartemen di Jakarta Kosong Belum Laku

Jakarta, CNBC Indonesia - Diam-diam, Jakarta mempunyai banyak stok kediaman vertikal nan belum dimaksimalkan alias belum digunakan, jumlahnya mencapai puluhan ribu unit. Masih besarnya stok apartemen milik nan belum terserap pasar, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi industri properti Jakarta.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan berasas riset Colliers Indonesia nan menjadi rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta nan belum terserap pasar.

"Sebagian solusi sudah ada di depan mata. Sekarang gimana kita membuatnya bisa diakses oleh masyarakat nan membutuhkan," kata Arvin dalam rapat kerja wilayah (Rakerda) REI DKI Jakarta, dikutip Jumat (28/8/26).

Keberadaan unit nan telah tersedia semestinya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah di Jakarta. Namun, persoalannya adalah nilai kediaman dan keahlian masyarakat belum selalu berada pada titik nan sama. Karena itu, dibutuhkan kebijakan, insentif, dan instrumen pembiayaan nan bisa mempersempit kesenjangan tersebut.

"Jangan sampai kita terus berbincang tentang kebutuhan membangun rumah baru, sementara di sisi lain ada kediaman nan sudah tersedia tetapi belum bisa diakses oleh masyarakat. Tantangannya adalah gimana mempertemukan keduanya," ujar Arvin.

REI DKI Jakarta menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada golongan masyarakat nan berada di antara penerima subsidi dan konsumen nan bisa membeli rumah komersial dengan nilai pasar.

Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) dinilai mempunyai kebutuhan besar terhadap kediaman di perkotaan, terutama nan berada dekat dengan letak pekerjaan dan akses transportasi publik.

"Mereka memerlukan kediaman dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik, tetapi belum tentu bisa mengakses kediaman komersial dengan nilai pasar," jelas Arvin.

Dari sisi pemerintah daerah, persoalan daya beli juga menjadi salah satu aspek utama nan menentukan akses masyarakat terhadap hunian. Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Ledy Natalia mengatakan backlog perumahan di Jakarta tetap cukup besar, datanya menunjukkan backlog mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga.

Di tengah kondisi tersebut, kenaikan nilai tanah dan tekanan terhadap daya beli masyarakat membikin penyediaan kediaman terjangkau semakin menantang. Pemprov DKI Jakarta pun mengembangkan instrumen pembiayaan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah, salah satunya melalui Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPR).

Skema tersebut menawarkan kembang tetap 5% hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100% tanpa duit muka, tenor hingga 20 tahun, perlindungan asuransi, serta pembebasan biaya provisi dan administrasi. nan menjadi salah satu poin penting, FPPR juga dapat digunakan untuk membeli kediaman eksisting. Artinya, skema tersebut berpotensi menjadi langkah untuk mempercepat penyerapan unit nan sudah tersedia di pasar.

"Pembiayaan menjadi salah satu penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kesiapan hunian. Karena itu, semakin banyak pilihan pembiayaan nan sesuai dengan keahlian masyarakat, semakin besar pula kesempatan kediaman nan tersedia dapat terserap," ujar Ledy.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]