Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 117 Triliun per Agustus 2026

Sedang Trending 49 menit yang lalu
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di instansi pusat Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 117 triliun hingga Agustus 2026. Anggaran itu setara dengan sekitar 56 persen dari total anggaran MBG 2026 nan telah diefisiensikan menjadi Rp 229 triliun.

"Rp 117 triliun sudah kita salurkan. Sekarang ini per kemarin ya, jika enggak salah hari apa kemarin itu 56 persen per periode per hari kemarin, ya, per hari kemarin sudah 56 persen ya," ungkap Sudaryono kepada wartawan di instansi pusat Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8).

Sudaryono mengatakan anggaran BGN untuk penyelenggaraan MBG pada awalnya berada di nomor Rp 268 triliun. Namun, BGN melakukan penyisiran dan efisiensi sehingga anggaran turun menjadi Rp 229 triliun.

"Total anggarannya jika enggak salah kita Rp 229 triliun. Jadi dari Rp 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp 229 triliun, dari 229 triliun itu terpakailah Rp 117 triliun. Rp 268 triliun menjadi Rp 229, ada efisiensi di situ,” terang Sudaryono.

Sudaryono lampau menjelaskan rencana penggunaan anggaran BGN tahun depan nan mencapai sekitar Rp 240 triliun. Ia menyebut porsi terbesar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG nan ditargetkan menyasar 72,1 juta penerima manfaat. Jumlah anggarannya sekitar 97 persen dari total pagu alias sekitar Rp 232,8 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ikut makan Makan Bergizi Gratis (MBG) berbareng siswa-siswi SDN Bantarjati 9 Kota Bogor, Jumat (24/7/2026). Foto: Kevin Daniel/kumparan

Dengan demikian, porsi anggaran untuk operasional BGN hanya sekitar 3 persen alias Rp 7,2 triliun dari total pagu tersebut. Menurutnya, biaya ini bakal digunakan untuk kegunaan pengawasan dan monitoring, termasuk pembayaran penghasilan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan berstatus PPPK dan digaji langsung oleh BGN, dengan jumlah total lebih dari 30.000 orang.

"Untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, jika 3 kali Rp 240 sekitar Rp 6 triliun, Rp 6 koma sekian untuk kegunaan pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk penghasilan kepala SPPG," tutur Sudaryono.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan