Ada Ancaman PHK di RI Efek Ledakan Harga Plastik, Ini Respons Menaker

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan nilai plastik di dalam negeri menimbulkan guncangan dari para pelaku usaha. Misalnya nan disuarakan Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) nan meminta kepada pemerintah untuk melakukan intervensi agar kenaikan nilai bahan baku plastik bisa ditekan.

Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo mengatakan pemerintah perlu mengintervensi kenaikan nilai plastik, agar pelaku industri tidak semakin khawatir. Jika tidak, maka kenaikan nilai produk semakin tak terhindarkan. Bukan tidak mungkin dampaknya bisa sampai pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kerja lantaran cost produksi naik.

"Dampak nan sudah terlihat, ialah mulai terjadinya penyesuaian nilai jual di tingkat ritel, kelangkaan bahan baku di beberapa daerah, penurunan volume produksi, terutama pada UMKM AMDK, dan ancaman PHK massal nan mengintai ribuan tenaga kerja di sektor ini," ungkap Karyanto kepada CNBC Indonesia, Senin (13/4/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun merespons perihal ini. Menurutnya, pemerintah lintas kementerian sudah mulai mendiskusikan kebijakan apa nan kelak bakal dikeluarkan. Namun dia belum berani mengungkapkan kebijakan tersebut.

"Antisipasi kan kita tetap saya sampaikan. Antisipasi itu sifatnya kan kita lintas ke menteri, kementerian," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

"Dan di sinilah jika ada isu-isu Apa? nan dipimpin oleh Kementerian-kementerian Perekonomian, disitu kemudian kita telaah semua sama-sama dan itu kan melintas tidak hanya Kemenaker, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, ya dan kementerian apalagi nan lain itu dan semua itu sifatnya kan kudu kita jawab secara komprehensifnya," tuturnya.

Sebelumnya, Karyanto mengatakan kenaikan nilai bahan baku plastik sudah berakibat serius kepada industri AMDK, lantaran kemasannya kebanyakan tetap menggunakan plastik.

"Kenaikan nilai bahan baku plastik saat ini sangat berakibat signifikan terhadap industri AMDK, lantaran nyaris seluruh bungkusan AMDK menggunakan plastik, terutama polyethylene terephthalate (PET) resin untuk botol, high-density polyethylene (HDPE) untuk galon, serta polypropylene (PP) untuk tutup dan label," kata Karyanto.

Ia mengaku, nilai bahan plastik sudah mengalami kenaikan sekitar 25% hingga 70%, apalagi ada nan naik mencapai 100%, membikin biaya produksi membengkak hingga 45%.

"Harga PET resin dan bahan plastik pendukung lainnya telah melonjak antara 25% hingga 70%, apalagi mencapai 100% untuk beberapa jenis material sejak awal April 2026. Akibatnya, biaya produksi AMDK secara keseluruhan meningkat antara 35% hingga 45%," lanjutnya.

Karyanto menambahkan, plastik menjadi komponen biaya produksi tertinggi setelah air.

"Plastik merupakan komponen biaya produksi terbesar kedua setelah air itu sendiri, sehingga kenaikan ini tidak dapat lagi diserap sepenuhnya oleh produsen," jelasnya.

Dia mengatakan pemerintah perlu mengintervensi kenaikan nilai plastik, agar pelaku industri tidak semakin khawatir. Jika tidak, maka kenaikan nilai produk semakin tak terhindarkan.

"Jika tidak ada intervensi sigap dari pemerintah, kenaikan nilai nan lebih tinggi dan terganggunya pasokan AMDK di pasar bakal susah dihindari," kata Karyanto.

Ia pun mendorong agar pemerintah bisa melakukan intervensi dengan beragam cara, seperti relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) kemasan, pembebasan bea masuk anti-dumping resin, dan stimulus likuiditas bagi UMKM AMDK.

"Kami saat ini sedang mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan shock absorber berupa relaksasi PPN kemasan, pembebasan bea masuk anti-dumping resin, serta stimulus likuiditas bagi UMKM agar industri ini tetap dapat memperkuat dan terus melayani kebutuhan masyarakat," jelasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]