98 Resolution Network Soroti Narasi Indonesia Gelap, Ini Katanya

Jakarta -

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyoroti aktivitas sosial nan menggaungkan narasi Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, hingga Buang Rupiah. Ia menilai narasi demikian semacam anomali dalam tradisi aktivitas sosial.

"Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi aktivitas sosial", kata Haris Rusly Moti dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Haris menyinggung era revolusi kemerdekaan nan menggaungkan narasi Indonesia Merdeka. Ia menekankan saat itu Bung Karno dan Bung Hatta menekankan Indonesia nan berdaulat dan merdeka dalam gerakannya.

"Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lain-lain," kata dia.

Ia menilai Presiden Prabowo mempunyai tujuan agar Indonesia berdaulat dan berdikari lewat program nan diusung. Haris mengatakan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini hanya berputar di arus pinggiran aktivitas sosial.

"Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, ialah memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi shopping negara nan nilainya kecil", ucap Haris.

Haris mengungkit tradisi aktivitas sosial nan menawarkan pandangan pengganti sebagai anti-tesis dari situasi nan dianggap menyimpang. Ia memberi contoh aktivitas sosial sebelumnya nan membangun narasi "Indonesia Bersih", sebagai anti tesis dari situasi negara nan dinilai kotor dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic.

"Mari kita perhatikan aktivitas sosial politik era Orde Baru nan membangun narasi kerakyatan politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter nan dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, aktivitas sosial melancarkan aktivitas anti kebijakan neoliberalisme nan melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat", kata Haris.

"Dan menurut kami, aktivitas sosial nan anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi aktivitas sosial. Saya percaya aktivitas seperti ini tidak bakal pernah mendapat simpati dan support luas rakyat", lanjutnya.

Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pengalaman pertama RI nan menargetkan perbaikan gizi bagi siswa hingga anak-anak. Ia menilai program tersebut perlu waktu untuk berproses demi mendapatkan hasil nan maksimal.

"Bahkan sejumlah program support sosial pemerintah nan sudah berjalan lama saja tetap saja dikorupsi. Apalagi program MBG nan baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi cuma-cuma untuk pelajar," katanya.

(dwr/gbr)