98 Resolution Network: Program Pemerintahan Prabowo Sejalan dengan Reformasi

Komunitas aktivis 98 Resolution Network memperingati 28 tahun Reformasi 1998 dengan menegaskan komitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tetap melangkah sesuai petunjuk reformasi dan konstitusi.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai pidato Prabowo dalam rapat paripurna DPR pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional menunjukkan komitmen kerakyatan nan kuat sekaligus optimisme terhadap masa depan Indonesia.

"Kalau kita bandingkan dengan pidato politik Presiden Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di DPR kemarin, saya kira itu adalah pidato nan sudah melampaui gagasan, pandangan, pikiran dan gerakansosial sepanjang Orde Baru dan Reformasi," kata Haris Moti dalam konvensi pers di area SCBD, Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut Haris, beragam program pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini tetap selaras dengan semangat Reformasi 1998, khususnya mengenai pendemokrasian ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Program pemerintahan Prabowo-Gibran tetap sejalan dengan mandat reformasi tahun 1998 dan petunjuk konstitusi. Amanat pendemokrasian ekonomi nan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33," kata dia.

Ia menyoroti langkah pemerintah dalam penyitaan aset hasil korupsi nan dinilai sejalan dengan tuntutan reformasi terdahulu, termasuk kasus korupsi CPO nan melibatkan Wilmar Group hingga perkara makelar kasus di Mahkamah Agung nan menyeret Zarof Ricar.

"Mandat ini telah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Para pelaku aktivitas reformasi pasti tetap ingat semboyan 'Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat' tertulis di spanduk-spanduk bertebaran dan menggema dalam pidato-pidato di setiap mimbar unjuk rasa. Presiden Prabowo menegaskan duit hasil sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut bakal digunakan untuk pentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, 98 Resolution Network juga membantah dugaan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil anggaran pendidikan. Haris menegaskan alokasi pendidikan justru meningkat sesuai petunjuk konstitusi.

"Anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran wilayah sebelumnya mengendap," kata Haris.

Haris memastikan kelompoknya bakal terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi nan dinilai kudu menyasar sumber kebocoran penerimaan negara.

"Pendekatan pemberantasan korupsi lebih progresif mengenai korupsi terhadap sumber pendapatan alias penerimaan negara sejalan dengan mandat reformasi," ujar Haris.

"Selama ini pemberantasan korupsi hanya konsentrasi pada korupsi shopping negara nan nilainya tidak sebesar korupsi terhadap sumber pendapatan alias penerimaan negara," imbuhnya.