98 Persen Desa dan Kelurahan di RI Sudah Terjangkau Jaringan Komunikasi

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mencatat lebih dari 98 persen desa dan kelurahan di Indonesia telah terjangkau jaringan telekomunikasi.

Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, mengatakan dari sekitar 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia, tetap ada sekitar 2.000 desa nan belum terjangkau jaringan, kebanyakan berada di Papua.

"Masih ada sekitar 2.000 desa nan belum ter-cover, (banyaknya) di Papua," kata Fadhilah dalam gelaran Bakti Media Connect 2026 berjudul Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri di Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Salah satu tantangan meningkatkan keterjangkauan jaringan di Papua, menurut dia, adalah argumen keamanan. Dia menyebut ada beberapa titik nan telah dibangun akomodasi jaringan, namun tidak bisa ditindaklanjuti lantaran argumen keamanan tersebut.

Lebih lanjut, Fadhilah nan berkawan disapa Indah menjelaskan pembangunan coverage saat ini difokuskan pada wilayah permukiman. Dari sekitar 2.000 desa nan belum terjangkau jaringan, sebagian bakal dibangun melalui operator seluler nan telah memenangkan tender.

Di sisi lain, Bakti juga telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68 persen letak tersebut berada di sektor pendidikan, sedangkan 5,89 persen berada di sektor kesehatan untuk mendukung jasa e-health.

"Selain itu, terdapat sekitar 19,9 persen letak nan mencakup instansi pemerintahan, pusat aktivitas masyarakat seperti pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, letak upaya dan pelayanan usaha, serta transportasi publik," jelasnya.

Dari sisi penyediaan layanan, terdapat sekitar 6.347 letak alias desa nan telah terlayani. Selain itu, Bakti turut membangun Palapa Ring di 131 lokasi, dengan sekitar 57 letak menjadi titik layanan. Salah satu aspek nan membantu Bakti mempercepat penggelaran konektivitas digital adalah kehadiran Satelit Satria-1.

"Kehadiran Satria-1 memungkinkan kami menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial, terutama ketika wilayah nan dituju tetap sangat susah dijangkau oleh prasarana jaringan terestrial," ujarnya.

Untuk 2026, Bakti belum mempunyai rencana pembangunan baru. Fokusnya tetap pada pengeluaran operasional alias operational expenditure (opex) di letak eksisting dan melakukan relokasi sejumlah titik nan terkendala.

"Saat ini posisi Bakti tetap untuk melakukan opex pada lokasi-lokasi existing. Belum ada rencana untuk pembangunan baru, hanya untuk relokasi saja," kata Fadhilah.

Fadhilah mengatakan relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, waktu, serta kondisi keamanan di wilayah 3T. Untuk beberapa desa di Papua, Bakti juga berkoordinasi dengan pihak pertahanan dan keamanan agar prasarana nan sudah tersedia dapat kembali dilanjutkan dan diaktifkan.

"Kita harapkan 100 persen coverage itu di seluruh Indonesia, apalagi di Papua," tuturnya.

Internet Bantu Petani Flores Timur Tak Lagi Bergantung Tengkulak

Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, membeberkan saat ini petani di desanya sudah terbantu dengan akses internet, salah satunya untuk mendapatkan info nan lebih luas seperti soal nilai hasil pertanian. Dengan demikian, petani tidak lagi mudah berjuntai pada info dari tengkulak.

"Setelah masuknya BTS, di situ masyarakat mereka tidak dibohongi lagi oleh para tengkulak dan mereka juga biasanya langsung sudah bawa ke mana pembelian," kata Yuslan.

Menurut Yuslan, Desa Baina Barat mempunyai sejumlah komoditas pertanian seperti cengkeh, kelapa, dan tanaman lainnya. Sebelum adanya akses internet, masyarakat kesulitan memperoleh info mengenai nilai komoditas nan mereka hasilkan.

Selain membantu petani memperoleh info mengenai harga, kehadiran internet juga mulai mengubah aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kalau UMKM-nya ada perubahan. Ya, tadinya biasanya ada para pelaku upaya nan dia juga mungkin di tempat rumahnya, tiba-tiba biasanya bakal difoto, diposting," ujar Yuslan.

Dampak internet juga dirasakan di sektor pelayanan publik. Kepala Dinas Kominfo Flores Timur, Silvester Suban Toa Kabelen, mengatakan sebelum adanya jasa dari Bakti, masyarakat dan aparatur pemerintah kudu menempuh jarak tertentu untuk mendapatkan sinyal.

Menurut dia, akses internet juga membantu sekolah dan akomodasi kesehatan dalam menyampaikan laporan serta mengakses info dengan lebih cepat.

"Sebelum itu memang sangat susah ya untuk mendapatkan sinyal itu. Masyarakat kami alias teman-teman di sekolah, apalagi akomodasi kesehatan, kudu menjangkau berkilometer-kilometer jarak untuk mendapatkan tempat bersinyal," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kepala Puskesmas Ilebura, Yohanes Noda Kwuta. Dia mengatakan masuknya jaringan Bakti pada 2019 membantu pelayanan kesehatan, terutama untuk pelaporan digital dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.

"Sekarang kita kudu memberikan informasi, laporan-laporan semua itu melalui pelaporan digital, rekam medis elektronik, klaim BPJS itu memang sangat susah sebelum itu," tuturnya.

Yohanes juga menuturkan akses internet membikin proses rujukan pasien menjadi lebih mudah. Sebelumnya, tenaga kesehatan kudu melakukan rujukan tanpa mengetahui secara pasti kondisi akomodasi kesehatan tujuan.

Dengan sistem rujukan terintegrasi alias Sisrute, puskesmas dapat mengetahui kesiapan tempat dan jasa di akomodasi kesehatan tujuan sebelum pasien dikirim. Menurut Yohanes, perihal ini membikin proses rujukan sekarang lebih lancar dan mengurangi akibat pasien ditolak lantaran akomodasi penuh alias tidak tersedia.

"Dari masuknya Bakti ini sungguh sangat membantu kami di Puskesmas, mengenai dengan pelayanan kami terhadap pasien dan juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pembuatan laporan-laporan nan sistemnya sudah menggunakan aplikasi, itu juga sangat membantu," terangnya.