8.617 Titik Dapur MBG Bakal Ditata Ulang karena di Luar Skema 3T

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap pemerintah bakal menata ulang ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan sebelumnya ditetapkan di luar skema wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Dudung menyebut Perpres tersebut menetapkan 30 kabupaten sebagai wilayah prioritas 3T. Namun dalam pelaksanaannya, muncul penetapan hingga 8.617 titik MBG melalui surat keputusan (SK) nan diterbitkan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, ialah Dadan Hindayana, dengan menggunakan kriteria tambahan tersendiri.

"Ditentukan 8.617 dengan SK penetapan letak oleh Kepala Badan nan terdahulu," kata Dudung dalam konvensi pers usai audiensi dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6)

Penataan ulang itu menjadi bagian dari pertimbangan menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG nan saat ini tengah dilakukan pemerintah, termasuk mengenai jumlah dapur, kualitas layanan, hingga kesesuaian jumlah penerima manfaat.

Menurut Dudung, pertimbangan tidak hanya menyasar dapur nan belum beroperasi, tetapi juga dapur MBG nan sudah berjalan. Pemerintah mau memastikan setiap dapur beraksi sesuai standar dan tidak semata mengejar kuantitas.

"Yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas. Apakah efektif, apakah sesuai dengan patokan nan nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya," ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah penerima faedah di sejumlah dapur juga bakal diverifikasi ulang. Sebab, terdapat dapur nan menerima insentif berasas dugaan melayani 3.000 penerima manfaat, padahal jumlah riil penerimanya jauh lebih sedikit.

Dudung mencontohkan insentif operasional nan diberikan kepada penanammodal dihitung berasas kapabilitas 3.000 penerima faedah alias setara Rp6 juta per hari. Namun, dalam praktiknya ada dapur nan hanya melayani sekitar 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat.

"Kenyataannya tidak 3.000 (penerima manfaat), ada nan 1.500, ada nan 1.000. Sehingga menggelembung," katanya.

Dari info nan dipaparkannya, saat ini terdapat 27.877 dapur MBG secara keseluruhan dengan jumlah penerima faedah sekitar 63 juta orang. Dengan dugaan satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, menurut Dudung semestinya kebutuhan dapur hanya sekitar 22 ribu unit.

"Kalau satu dapur saja misalnya 3.000, berfaedah sebetulnya hanya 22 ribu, tidak 27 ribu. Nah 5.000-nya ini ke mana?" ujarnya.

Selain dugaan penggelembungan jumlah dapur, Dudung juga menyinggung adanya praktik jual beli titik SPPG nan sekarang menjadi perhatian pemerintah.

Menurut dia, SK penetapan letak nan diterbitkan pejabat BGN sebelumnya mempunyai nilai ekonomi tinggi lantaran dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dudung mengatakan dari 8.617 titik nan ditetapkan tersebut, sebanyak 6.138 titik ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

"SK itulah nan kemudian akhirnya menjadikan agunan untuk pinjam bank," kata Dudung.

Ia juga mengungkap adanya skema nan dinilai menguntungkan pihak tertentu dalam pembangunan dapur MBG. Salah satunya melalui pembangunan akomodasi nan kemudian disewakan kepada negara.

Dudung mencontohkan sebuah dapur nan dibangun dengan biaya sekitar Rp1,25 miliar, namun kemudian disewakan kepada pemerintah dengan nilai mencapai sekitar Rp4,8 miliar untuk perjanjian empat tahun nan dibayarkan di muka.

"Statusnya negara itu sewa, bukan milik," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga bakal mengevaluasi penyelenggaraan MBG di wilayah 3T. Dudung mengatakan salah satu opsi nan sedang dipertimbangkan adalah melibatkan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar tidak seluruh pembiayaan berjuntai pada APBN.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan jasa MBG tanpa menambah beban anggaran negara secara berlebihan.

"Kemungkinan diberikan kepada perusahaan-perusahaan nan memang baik, jadi CSR-nya digunakan untuk itu," kata Dudung.

(del/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]