70 Persen Karhutla Terjadi di Konsesi Perusahaan, Walhi: Harus Ada Evaluasi

Karhutla di Kepulauan Bangka Belitung.(Dok. Antara)

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan bahwa sebanyak 70 persen titik api (hotspot) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sepanjang periode Januari hingga Juli berada di dalam area konsesi perusahaan, baik sektor kehutanan, perkebunan kelapa sawit, maupun pertambangan.

Berdasarkan kajian pemetaan Walhi sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026, terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas sugestif areal karhutla mencapai 107.649 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, ialah 17.236 titik dengan luas sugestif karhutla mencapai 28.680 hektar. Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 hotspot dengan luas sugestif karhutla mencapai 33.837 hektar, tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sebagian besar hotspot nan terdeteksi mempunyai tingkat kepercayaan medium hingga tinggi, nan menunjukkan tingginya potensi kejadian kebakaran.

Temuan Walhi menunjukkan bahwa 25.524 hotspot alias sekitar 74 persen dari total hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam area konsesi perusahaan. Sebanyak 10.739 hotspot berada di dalam HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot berada di konsesi pertambangan, dan 6.905 hotspot berada di konsesi PBPH.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menegaskan bahwa tingginya nomor karhutla membuktikan pemerintah belum menyentuh akar persoalan utama, ialah buruknya tata kelola sumber daya alam dan perizinan, khususnya di ekosistem gambut.

"El Nino itu siklus alam nan menjadi pemicu, bukan penyebab utama. Akar persoalannya adalah tata kelola sumber daya alam dan perizinan nan buruk. Sekitar 80 persen ekosistem gambut kita sudah rusak lantaran beban perizinan dan kanalisasi," ujar Uli Arta Siagian ketika dihubungi, Minggu (9/8/2026).

Uli mengatakan tingginya nomor kebakaran lahan mulai memicu pengaruh domino bagi masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Palembang (Sumatera Selatan) dan Kalimantan Barat tercatat berada pada kategori terburuk di Indonesia.

Kondisi tersebut memicu ancaman peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama bagi golongan rentan seperti bayi, balita, dan ibu hamil. Selain itu, potensi munculnya kabut asap pekat berisiko melumpuhkan aktivitas ekonomi penduduk dan memaksa penutupan sekolah.

"Kabut asap mengganggu aktivitas kerja harian. Masyarakat nan berjuntai pada pendapatan harian seperti pedagang tentu bakal sangat terdampak jika aktivitas publik dibatasi," kata Uli.

Uli menekankan agar pemerintah segera mengambil langkah struktural melalui pertimbangan menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi di area gambut serta penegakan norma nan tegas terhadap perusahaan nan lahannya terbakar berulang.

"Jangan menempatkan masyarakat dan petugas di garis terdepan pemadaman nan merenggut nyawa. Pemerintah kudu mengambil tindakan struktural: perbaiki tata kelola izin, tegakkan hukum, dan lindungi ekosistem gambut agar Karhutla tidak terus berulang setiap tahun," tegasnya. (H-3)