64,5% Pelaku UMKM Perempuan, Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta -

Bank Indonesia terus memperluas ekonomi dan finansial inklusif bagi wanita di Indonesia. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebanyak 64,5% pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.

Di sektor ekonomi kreatif, 58,39% tenaga kerja adalah perempuan. Peran krusial ini perlu diikuti keberdayaan nan setara, termasuk dalam literasi keuangan, pendapatan, akses terhadap jasa finansial formal, pengembangan kapasitas, dan ruang pengambilan keputusan ekonomi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan wanita nan semakin berkekuatan diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan family dan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.

Filianingsih juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi wanita dan golongan rentan.

Baginya, pemberdayaan wanita dalam ekonomi dan finansial inklusif pun perlu dilakukan bersama-sama.

"Semakin luas akses dan kesempatan nan dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan" ujar Filianingsih dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Hal ini disampaikan Filianingsih dalam Inclusion Talk 'Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa.' Gelaran ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta.

Pada momen tersebut, Bank Indonesia berbareng Women's World Banking (WWB) juga meluncurkan kajian 'Menuju Model Bisnis Inklusif nan Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.'

Kajian nan diluncurkan pada hari ini dapat menjadi referensi para pemangku kepentingan dan para penggiat pemberdayaan perempuan, untuk bersama-sama memperkuat sinergi dalam upaya pemberdayaan UMKM khususnya pelaku UMKM perempuan.

Menteri PPA, Arifah Fauzi, menyampaikan pemberdayaan wanita bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi nan inklusif.

Perempuan perlu memperoleh akses nan semakin luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan. Peningkatan akses tersebut dapat memberikan faedah nan lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian nasional.

"Keberhasilan pemberdayaan wanita tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan", pungkas Arifah.

Bank Indonesia terus mendorong pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten, nan kebanyakan anggotanya perempuan.

Program nan telah dijalankan sejak 2021 tersebut sekarang direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

Kajian Bank Indonesia dan WWB menjadi bagian dari upaya memperkuat program agar semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Penguatan program antara lain diarahkan pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital nan adaptif dan inklusif.

(hns/hns)