6 Fakta Warga Punya Utang di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR hingga Aturan Baru SLIK OJK

6 Fakta Warga Punya Utang di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR hingga Aturan Baru SLIK OJK (Foto: PKP)

JAKARTA - Pemerintah mempermudah masyarakat mempunyai rumah meski tetap mempunyai utang di bawah Rp1 juta. Sebab, ada patokan baru mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berbareng OJK memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan utang alias angsuran di SLIK sebesar Rp1 juta ke bawah sekarang dapat mengusulkan angsuran rumah subsidi.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta utang di bawah Rp1 juta bisa ajukan KPR, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

1. Utang Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berita baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR.

“Jadi nan selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta rupiah ke bawah, mulai detik ini boleh mengusulkan angsuran rumah subsidi. Ini berita baik bagi rakyat," ujar Ara dalam bertemu pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang nan dilakukan Kementerian PKP melalui beragam pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan Rp1 juta ke bawah nan ada di SLIK boleh mengusulkan angsuran rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan perihal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

2. Aturan Terbaru SLIK OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi  juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan.

Selain catatan SLIK nan ditampilkan hanya utang alias angsuran dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan info pelunasan angsuran maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses info SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan angsuran rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Penambahan info pada laporan SLIK bahwa info tersebut tidak menentukan persetujuan angsuran oleh lembaga keuangan," kata Kiki sapaan akrabnya.