6 Fakta Prabowo Bongkar Masalah BUMN dari 750 Perusahaan Mau Ditutup hingga Usut Direksi 30 Tahun

Presiden Prabowo Subianto memberi sorotan tajam terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi sorotan tajam terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mulai dari jumlah BUMN nan dinilai terlalu banyak, perusahaan nan disebut tidak produktif dan terus merugi, hingga rencana mengusut jejeran dewan BUMN selama 30 tahun ke belakang.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo juga menegaskan BUMN bukan milik dewan maupun komisaris. Menurutnya, perusahaan negara merupakan aset seluruh rakyat Indonesia.

Berikut fakta-fakta sorotan Prabowo terhadap BUMN:

1. BUMN Bukan Milik Direksi dan Komisaris

Prabowo menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan milik dewan dan komisaris. Menurutnya, BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh menjadi sumber biaya bagi penguasa.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber biaya bagi penguasa," kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

2. Prabowo Kaget Ada 1.074 BUMN, Lengkap dengan Anak hingga Cicit Usaha

Prabowo mengaku terkejut setelah pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN saat Danantara dibentuk. Jumlah tersebut mencakup sejumlah perusahaan nan mempunyai anak, cucu, apalagi cicit usaha.

Prabowo mengatakan sebelumnya dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan.