336 Pasar Rakyat Antre Direvitalisasi, tapi Anggaran Nggak Cukup

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan saat ini terdapat 336 pasar rakyat dari beragam wilayah nan telah lolos verifikasi dan mengantre untuk direvitalisasi. Kendati demikian, usulan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dinilai tidak bakal cukup untuk mengakomodasi seluruh pasar tersebut.

Budi mengatakan dalam rapat kerja berbareng dengan Komisi VI DPR telah disepakati untuk melakukan revitalisasi pasar. Berdasarkan info nan masuk, sebanyak 163 kabupaten/kota telah mengusulkan kurang lebih 450 pasar untuk direvitalisasi. Dari jumlah tersebut, Kemendag telah merampungkan verifikasi terhadap 336 pasar.

"Dari 450 itu sekitar 336 sudah kita verifikasi, tapi jika dengan anggaran Rp 1,2 triliun itu kan mungkin tidak semua bisa diakomodir ya lantaran terbatas," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Mengingat keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya menerapkan persyaratan bagi wilayah nan mau mengusulkan pembaharuan pasar. Pertama, setiap usulan wajib disertai kajian mendalam mengenai akibat revitalisasi bagi pedagang, pembeli, UMKM, hingga masyarakat luas di kabupaten/kota terkait.

"Memang kami persyaratkan sekarang ya. Jadi jika mengusulkan pasar itu kudu ada kajian dulu, kajiannya ketika dilakukan revitalisasi apa dampaknya?" imbuh ia.

Kedua, pemerintah wilayah kudu memastikan komitmen terhadap tata kelola pasar ke depan. Ia tidak mau pasar rakyat nan sudah dibangun kembali menjadi kumuh, becek, dan kotor.

"Jadi kudu ada tanggung jawab dari pemerintah wilayah ke depan tata kelola nya seperti apa? Kalau tidak bagus ya, nggak kami setujui. Jadi pasar kudu bersih ya pokoknya tata kelolanya nan bagus. Jangan setelah direvitalisasi terus dibiarkan," beber Budi.

Ketiga, pengawasan nan ketat. Budi mengusulkan agar personil DPR dapat turut serta berbareng pemerintah melakukan pengawasan secara berkala. Dengan begitu, operasional pasar-pasar rakyat nan telah direvitalisasi dapat melangkah dengan baik.

Sebelumnya, Budi mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,86 triliun pada 2027. Tambahan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk membangun serta revitalisasi 200 unit pasar rakyat nan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dengan memerlukan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.

"Sesuai surat Menteri Perdagangan tanggal 27 Agustus 2026, perihal permohonan support tambahan alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2027, usulan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 1.863.148.518.000," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9).

(acd/acd)