21 Badan Usaha Disegel Terkait Kebakaran Lahan di 7 Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel 21 badan usaha di tujuh provinsi lantaran terjerat kasus kebakaran lahan.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur mengatakan, info tersebut merupakan rekapitulasi penyegelan hingga Rabu (2/9/2026). Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen merupakan perusahaan nan berulang kali tersangkut kasus serupa.

Menurutnya, jumlah tersebut tetap dapat bertambah lantaran KLH terus melakukan verifikasi langsung di lapangan.

“Ada perusahaan-perusahaan nan berulang. Dan ketika kita tanya, ‘Kok bisa terjadi?’ Dia mengatakan ada api nan datang ke dia lah dan sebagainya. Itu kira-kira begitu. 30 persen dari nan disegel ini berulang,” kata Jumhur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dari 21 badan upaya nan disegel, tujuh berada di Kalimantan Barat, empat di Sumatera Selatan, empat di Kalimantan Selatan, dan tiga di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing terdapat satu badan upaya nan disegel.

Jumhur mengatakan penyegelan dilakukan terhadap badan upaya nan dinilai memenuhi unsur tanggung jawab absolut alias strict liability atas kebakaran lahan.

“Yang kita segel itu nan memang strict liability, jadi mutlak. Ternyata sekian ratus hektare terbakar, dan dia mau tidak mau kudu bertanggung jawab,” ujarnya.

KLH, lanjut Jumhur, tetap memeriksa ratusan perusahaan lainnya. Dari proses tersebut, terdapat 335 perusahaan nan terindikasi berangkaian dengan titik panas (hotspot).

Data awal tersebut diperoleh dengan mencocokkan info satelit dan info perusahaan. Lokasi nan terindikasi kemudian didatangi untuk dilakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Bisa bertambah. Ini ada ratusan. nan terindikasi kan 335 perusahaan. Ketika di-overlay dari info satelit dan info perusahaan, 335 itu ada nan hotspot. Hotspot dan kemudian kita datangi. Dari saat kita datangi, rupanya ground check lah istilahnya,” kata Jumhur.