Napas Terakhir Republik Darurat di Rimba Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Minggu pagi, 19 Desember 1948, langit di atas Yogyakarta mendadak pekak oleh raungan mesin pesawat dan ledakan bom. Ibu kota Republik Indonesia itu sedang digempur habis-habisan oleh pasukan Belanda.

Belum sempat debu akibat serangan di Jawa mengendap, hanya berselang satu jam, Belanda juga membombardir Bukittinggi. Sumatera Barat adalah sasaran vital, lantaran kota di kaki Gunung Singgalang inilah nan disiapkan menjadi tembok terakhir umpama Yogyakarta lumpuh.

Di tengah situasi genting nan mencekam, tepat tiga jam setelah serangan dimulai, Presiden Sukarno mengambil langkah krusial. Dalam sidang kabinet darurat di Yogyakarta, Bung Karno memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara, nan saat itu kebetulan sedang berada di Sumatera Barat.

Ada dua keputusan berat nan lahir dari rapat tersebut. Pertama, Sukarno dan Hatta memilih tetap tinggal di Yogyakarta meski sadar akibat ditangkap sudah di depan mata. Kedua, memberikan kuasa kepada Sjafruddin untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Benar saja, tak lama setelah rapat bubar, duet pemimpin bangsa itu ditawan dan dibuang ke Pulau Bangka.

Sumpah di Tepi Ngarai Sianok

Mendengar berita jatuhnya Yogyakarta, Sjafruddin tidak tinggal diam. Ia segera berkompromi dengan Gubernur Sumatera, Tgk Moh Hasan. Sore itu, sekitar pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah sederhana nan letaknya tak jauh dari keelokan Ngarai Sianok nan sunyi, sebuah keputusan sejarah diambil. Hasan menyetujui pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sesuai petunjuk nan dikirimkan Sukarno.

Tepat pada 22 Desember 1948, PDRI resmi diproklamirkan. Sjafruddin berdiri sebagai nakhoda utama, didampingi jejeran menteri nan siap bertaruh nyawa. Ada Teuku Mohammad Hassan (Wakil Ketua sekaligus Menteri Dalam Negeri/PPK/Agama), Sutan Mohammad Rasjid (Menteri Keamanan/Sosial), Lukman Hakim (Menteri Keuangan/Kehakiman), Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum/Kesehatan), serta Ir. Indracaya (Menteri Perhubungan/Kemakmuran).

Sementara di tengah hutan, Jenderal Sudirman tetap teguh memegang komando sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Setelah proklamasi itu, hidup Sjafruddin dan kabinetnya berubah menjadi pelarian panjang. Menjadi musuh paling dicari Belanda, mereka kudu berpindah-pindah, menembus rimba rimba demi menghindari kejaran peluru musuh.

Tak jarang, para pemimpin bangsa ini kudu bermalam di semak belukar pinggiran Sungai Batanghari, tidur berselimut lembapnya udara rimba dengan sisa-sisa pasokan makanan nan terus menipis. Namun, lapar tak sanggup menyurutkan semangat mereka.