Ekonom Senior Bagikan 5 Cara Agar Ekonomi RI Tumbuh 8%

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada 2029. Adapun, sasaran ini sudah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Namun, proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 rupanya tetap berada di bawah peta jalan nan dibuat untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut.

Asumsi dasar makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 5,4%. Anga itu di bawah RPJMN sebesar 6,3%.

Belum lagi pada perjalanannya, kondisi ekonomi Indonesia banyak mengalami tantangan, utamanya dari eksternal nan berimplikasi terhadap kondisi internal.

Baru awal 2026, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meletus dan memberikan akibat signifikan terhadap ketidakpastian dunia. Harga minyak bumi meningkat tajam dan menembus US$100 per barel akibat selat Hormuz, nan dilalui 20% pengangkut minyak dunia, ditutup.

Rambatan pengaruh perang mengubah proyeksi ekonomi dunia. Dana Moneter Dunia (IMF) misalnya meletakkan proyeksi inflasi dunia pada 2026 di 4,4%, lebih tinggi dari 2025 sebesar 4,1%.

Efek inflasi tinggi membikin kebanyakan bank sentral bumi menahan suku bunganya nan saat ini tetap tinggi, era higher for longer pun kembali terjadi, sehingga diperkirakan, banyak negara nan memilih berhati-hati dalam melakukan ekspansi ekonomi.

Sementara itu, ekonomi bumi juga 'diramal' melambat pada tahun nan sama, menjadi 3,1% dari 2025 sebesar 3,4% berasas proyeksi dalam laporan IMF.

Lantas gimana langkah nan kudu ditempuh pemerintah untuk membikin pertumbuhan ekonomi 8% tetap berupa keniscayaan?

Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengatakan, bahwa menutup adanya kesenjangan proyeksi ekonomi antara pemerintah dan RPJMN perlu adanya peningkatan produktivitas.

"Kesenjangan menuju sasaran tidak dapat ditutup hanya melalui ekspansi fiskal, tetapi memerlukan peningkatan produktivitas secara struktural," dikutip pada Kamis (23/4/2026).

Namun, untuk meningkatkan produktivitas tersebut, Didik mengatakan Indonesia menghadapi tantangan lain, ialah biaya logistik nan tinggi sebesar 14,3% dari PDB, sehingga sasaran pemerintah adalah, "Menurunkan nomor ini menjadi 8% pada 2045."

Didik menjelaskan ada tiga penggerak untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai sasaran ekonomi di masa depan.

Pertama adalah investasi prasarana digital memberikan akibat langsung terhadap pertumbuhan, bukan sekadar pengaruh pendukung. Menurut Didik, digitalisasi sekarang menjadi new growth multiplier.

"Setiap peningkatan 10% penetrasi broadband mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,21 poin persentase di negara maju dan 1,38 poin persentase di negara berkembang. Artinya, digital bukan hanya enabler, tetapi driver langsung produktivitas ekonomi," jelas Didik.

Selain itu, peningkatan di mobile broadband dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan kecepatan akses berkorelasi dengan kenaikan produktivitas sekitar 0,2 poin persentase. Ekspansi kapabilitas pusat info juga diperlukan guna mendorong perdagangan jasa digital, dengan potensi peningkatan hingga 1,6 poin persentase.

Pendorong kedua adalah kebijakan di prasarana sektor prioritas. Ada tiga sektor nan perlu disoroti dalam membikin kebijakan prioritas tersebut, ialah daya terbarukan, transportasi massal, dan pelabuhan dan tol laut.

"Sektor-sektor ini mempunyai backward and forward linkages nan kuat serta akibat signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam menutup gap pertumbuhan menuju sasaran nasional," terang Didik.

Adapun menurutnya, prasarana daya dapat mendorong produktivitas industri melalui kesiapan daya nan lebih andal, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian sektor transportasi massal absolut diperlukan lantaran dapat menurunkan biaya ekonomi akibat kemacetan serta meningkatkan efisiensi mobilitas tenaga kerja di area perkotaan.

Sementara kebijakan tol laut dan pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global.

"Sebagai negara maritim terbesar di bumi dan LPI nan parah, pembangunan pelabuhan dan tol laut bakal dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global. Ini nan tidak sukses diwujudkan selama satu dasawarsa terakhir ini," imbuhnya.

Penggerak terakhir adalah kebijakan ekonomi hijau nan sekarang menjadi syarat utama daya saing global, sehingga kebijakan ini bakal berpengaruh terhadap peningkatan akibat kehilangan akses pasar global.

"Pergeseran investasi dunia menuju sektor rendah karbon menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan," katanya.

Didik pun memberikan lima rekomendasi kebijakan dalam strategi percepatan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama, adalah melakukan efisiensi investasi yakni, menurunkan nomor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui prioritas proyeksi nan siap dan berakibat tinggi,

Kedua adalah penguatan konektivitas untuk menekan biaya logistik dan mendorong hilirisasi industri. Ketiga, pengembangan prasarana digital agar menciptakan multiplier produktivitas tertinggi lintas sektor.

Keempat adalah melakukan reformasi pembiayaan, di mana APBN sebagai katalis, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagai akselerator investasi. Kelima, penguatan green infrastructure sehingga meningkatkan daya saing dunia dan pemenuhan standar ESG

(rob/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]