Dewi Asmara Minta Pemerintah Pusat Priotitaskan Daerah Kepulauan Sulut

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII pemerintah perhatikan wilayah kepulauan di Sulut.

, MANADO, – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ia menekankan pentingnya insentif serta peningkatan sarana dan prasarana untuk wilayah nan didominasi kepulauan tersebut.

Menurut Dewi Asmara, wilayah Sulut termasuk dalam wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian unik dari pemerintah pusat. Salah satu hambatan nan disoroti adalah keterbatasan sarana transportasi, seperti perahu, nan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Jarak tempuh antarpulau nan dapat mencapai belasan jam hingga beberapa hari menjadi tantangan tersendiri.

“Untuk memberikan pelayanan, ada nan kudu menempuh perjalanan hingga 15 jam apalagi tiga hari tiga malam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Dewi Asmara saat kunjungan kerja di Manado.

Kondisi geografis Sulut juga menuntut peningkatan pengawasan, terutama di perbatasan nan berdekatan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia. Dewi menilai penguatan pengawasan diperlukan untuk mencegah beragam potensi tindak pidana, termasuk perdagangan orang.

Masalah Kewarganegaraan dan Pengawasan Visa

Dewi Asmara juga menyoroti persoalan kebangsaan anak dari perkawinan kombinasi antara penduduk Indonesia dan Filipina, nan memerlukan perhatian dari pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan penggunaan visa guna mencegah penyalahgunaan izin, termasuk praktik investasi ilegal. Kunjungan kerja reses ini bermaksud untuk menghimpun info dan keluhan masyarakat di wilayah guna dibahas dalam rapat kerja berbareng kementerian terkait.

Selama kunjungannya, Komisi XIII DPR RI berbincang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Hukum, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Selengkapnya
Sumber Republika Nasional
Republika Nasional