Yusril: Film Pesta Babi Masih Wajar, Biarkan Publik Nonton dan Diskus

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang aktivitas nonton bareng (nobar) dan obrolan movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Menurutnya materi movie itu tetap wajar, dan meminta penduduk tak terpancing hanya lantaran judul, serta dipersilakan untuk menontonnya.

Yusril mengatakan kepada pihak-pihak terkait--utamanya masyarakat-- tidak terpancing melakukan perihal nan tak etik, lantaran titel movie tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik.

Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton hingga mendiskusikan isi movie tersebut secara terbuka.

"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi nan provokatif. Judul movie dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

"Biarkan saja masyarakat menonton, lampau setelah itu silakan gelar obrolan dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," imbuh laki-laki nan sebelumnya dikenal sebagai master norma tata negara itu.

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah movie dokumenter nan dirilis pada 2026 ini, diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru. Film dokumenter ini mengangkat tentang masyarakat budaya di Indonesia dan perjuangan kewenangan atas lahan mereka.

Salah satu nan paling disoroti dalam movie dokumenter ini adalah  proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan nan dinilai sebagian pihak berakibat terhadap lingkungan hidup dan kewenangan masyarakat adat.

Terkait perihal itu, Yusril mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik dalam movie tersebut sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan proyek di lapangan.

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari movie itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan nan perlu diperbaiki," tuturnya.

Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo(Jokowi) berbarengan dengan pemekaran wilayah di Papua.

Program itu kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan daya nasional.

Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik atas penyelenggaraan proyek strategis nasional.

"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," katanya.

Tak ada perintah larangan dari pemerintah

Di sisi lain, Yusril membantah adanya larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran alias nobar movie dokumenter tersebut. Ia menyebut sejumlah aktivitas nobar di kampus lain tetap berjalan tanpa hambatan.

Menurut dia, jika ada pembubaran aktivitas nobar di beberapa tempat, perihal itu bukan petunjuk terpusat dari pemerintah maupun abdi negara penegak hukum.

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar movie Pesta Babi bukanlah pengarahan dari pemerintah ataupun abdi negara penegak norma nan biasanya terpusat," ujar Yusril.

Sebelumnya, beberapa waktu terakhir ramai pembubaran aktivitas nobar film Pesta Babi di sejumlah tempat di Indonesia. Aktor pembubaran nobar dan obrolan itu ada nan dari pihak abdi negara seperti TNI dan Polri, hingga pihak kampus.

Contohnya di Universitas Mataram (NTB) nan obrolan dan nobar film Pesta Babi dibubarkan otorita kampus, lampau di Universitas Khairun dan Benteng Oranje, Ternate (Maluku Utara) nan pembubaran dilakukan abdi negara TNI AD.

Selain itu rumah produksi movie dokumenter WathcDoc dan jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mencatat ada dugaan penolakan ruang pemutaran hingga pembatalan sepihak pemutaran oleh pemilik tempat.

Sementara itu, TNI AD buka bunyi usai dikecam mengenai tindakan pembubaran nonton bareng (nobar) movie dokumenter 'Pesta Babi' di Ternate.

Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan rumor SARA di kembali pembubaran tersebut. Jani juga menyatakan telah mengecek aktivitas nan melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate berbareng sejumlah organisasi mahasiswa. Acara nobar itu diklaim tak mempunyai perizinan.

"Selain aspek perizinan, abdi negara juga mencermati materi dan tema aktivitas nan dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan titel movie dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat nan majemuk, terlebih andaikan dikaitkan dengan rumor SARA maupun bentrok sosial nan pernah terjadi sebelumnya," katanya mengutip detikcom, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, dia menyatakan TNI tetap menghargai kebebasan beranggapan dan ruang obrolan bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Kendati demikian, lanjutnya, keselamatan dan ketenangan masyarakat kudu menjadi prioritas utama.

KNPI tolak Kreator Pesta Babi ke Makassar

Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menolak kehadiran sutradara movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Dandhy Laksono dkk ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Mereka menganggap pembuat movie dokumenter itu sebagai otak perpecahan bangsa.

"Kami mencermati bahwa movie ini dapat menimbulkan perpecahan opini nan tidak produktif di masyarakat, khususnya di kalangan pemuda," kata Ketua Bidang Pertahanan dan Ideologi Pemuda DPD KNPI Makassar, Irwan Abbas dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Menurut Irwan, materi di dalam movie tersebut berisiko menciptakan polarisasi nan tajam.

"Mengingat kondisi geopolitik bangsa kita nan sedang dalam fase krusial, kita tidak butuh tontonan nan justru memicu sentimen negatif antarkelompok," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Pertahanan dan Ideologi, Akhmad Kurnia menyatakan banyak juga kecaman nan muncul di beragam wilayah akibat karya nan memicu kegaduhan di masyarakat.

"Di banyak tempat, pemutaran movie ini telah menuai protes keras, baik dari kalangan akademisi kampus maupun abdi negara keamanan. Kami tidak mau kegaduhan serupa terjadi di Makassar," kata Akhmad.

Terkait penolakan KNPI di Makassar hingga pernyataan dari Menko Yusril, CNNIndonesia.com tetap mencoba menghubungi Dandhy Laksono untuk mendapatkan komentarnya.

Namun, hingga buletin ini ditulis, Dandhy belum merespons pertanyaan nan dilayangkan.

(tim/mir/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]