Intervensi Pemerintah Bikin Ekonomi RI Tumbuh 5,61%, Ini Penjelasannya

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% sepanjang kuartal I-2026. Capaian ini ditopang oleh shopping negara alias government spending nan dilakukan untuk memulihkan ekonomi usai pandemi COVID-19.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan shopping negara dilakukan untuk mengembalikan keadaan ekonomi. Terlebih tekanan terhadap kelas menengah dan sektor ketenagakerjaan nan tetap mengalami tekanan.

Fithra menjelaskan, pertumbuhan ekonomi berasal dari beberapa komponen utama, ialah konsumsi masyarakat, investasi, shopping pemerintah, serta perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Jika dilihat dari komponen tersebut, shopping pemerintah mempunyai kontribusi nan besar.

Adapun rinciannya, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%, investasi 5,96%, dan shopping pemerintah melonjak hingga 21,81% sepanjang kuartal I 2026. Sementara untuk segmen ekspor, tercatat tumbuh 0,9% dan impor naik 7,18%.

"Kita nggak pernah memandang ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, jika kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu ajaran Keynes. Jadi gimana pemerintah dalam perihal ini, berupaya untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih kudu di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan nan tertekan," ungkap Fithra dikutip dari YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (14/5/2026).

Ia menjelaskan peningkatan shopping negara mempunyai pengaruh berganda alias multiplier effect terhadap sektor lain. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, investasi, dan konsumsi masyarakat ikut terdorong.

Fithra mencontohkan pada kuartal I 2025 investasi hanya tumbuh 2,12% dan shopping pemerintah apalagi sempat terkontraksi 1,3%. Namun saat shopping negara didorong pada tahun ini, investasi meningkat menjadi 5,96% dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Meski demikian, dia mengingatkan shopping pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sebab kontribusi shopping pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil, ialah sekitar 6,72%, sementara konsumsi rumah tangga mencapai 54,36% dan investasi 28,29%.

Karenanya, Fithra menilai Indonesia perlu memperkuat industrialisasi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dari produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan-kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini nan disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, lantaran pemerintah sadar bahwa masyarakat ini tetap perlu dorongan, tapi kedepannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," ungkapnya.

Namun dia menekankan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa sepenuhnya berjuntai pada APBN. Pemerintah juga memerlukan kerjasama dengan sektor swasta, investor, dan pemerintah wilayah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Makanya pemerintah sekarang juga punya private sectors, private actors, private entities, punya Danantara sebagai investment collaborators, teman-teman KADIN, pengusaha, segala macam, ini bisa jump in di sini," ujar dia.

(kil/kil)