1 jam yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Yordania berencana mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri dari bumi Arab dan Islam pada Rabu. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman pengambilalihan situs suci Muslim di Yerusalem oleh Israel.
Ancaman tersebut dinilai sangat rawan lantaran berpotensi memicu bentrok kepercayaan berskala global. Pertemuan nan melibatkan Liga Arab, Turki, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan ini dipicu oleh serbuan lebih dari 2.000 ekstremis sayap kanan Israel pada 23 Juli lalu. Kelompok nan dipimpin Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, tersebut memaksa masuk dan bermohon di kompleks Masjid Al-Aqsa.
Insiden ini dinilai oleh pejabat Yordania sebagai pelanggaran terburuk dalam sejarah modern. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa ini adalah ancaman konstan nan terus diupayakan untuk dilawan dengan segala cara.
"Kami memperingatkan bahwa merusak status quo dapat memicu bentrok kepercayaan nan bakal bergaung melampaui Palestina dan Yordania ke seluruh bumi Muslim," ujar Ayman, dilansir The Guardian, Rabu (5/8/2026).
"Ini adalah sesuatu nan kudu disadari oleh seluruh organisasi internasional, lantaran Yerusalem adalah kotak mesiu," tambah Ayman.
Amman sekarang makin waspada menjelang hari libur Yahudi di bulan September, terutama lantaran adanya kampanye rekrutmen unit polisi unik di wilayah tersebut. Eskalasi ini terjadi di tengah kampanye pemilihan umum nan ketat di Israel.
Selain krisis di Yerusalem, Yordania juga merasa sangat rentan terhadap kampanye pembersihan etnis nan lebih luas di Tepi Barat. Amman cemas komponen radikal Israel bakal mengubah pengetahuan permukaan bumi wilayah tersebut secara dramatis sebelum pemilihan umum.
Skenario terburuk bagi Yordania adalah upaya deportasi massal penduduk Palestina dari Tepi Barat. Pemindahan paksa ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan demografi negara tersebut secara fatal.
"Posisi kami adalah bahwa ini adalah garis merah nan tidak bakal kami biarkan dilewati. Kami bakal melakukan apa pun untuk mencegah setiap upaya pemindahan penduduk Palestina oleh Israel ke Yordania," imbuhnya.
Isu demografi ini sangat sensitif mengingat lebih dari separuh populasi Yordania nan berjumlah 11,5 juta jiwa merupakan keturunan pengungsi Palestina. Penduduk original Yordania sekarang makin cemas bakal terjadinya pelemahan identitas nasional mereka jika gelombang pengungsi kembali masuk.
Krisis Air, Kebangkitan Oposisi, dan Polemik Militer AS
Tindakan provokatif pemerintah Israel juga merambat ke sektor sumber daya, di mana mereka menolak untuk memperbarui perjanjian air tahun 2021. Israel memangkas pasokan air hingga separuhnya sebagai corak pembalasan atas kritik Yordania mengenai pembunuhan penduduk sipil di Gaza.
Kebijakan garang ini telah meningkatkan biaya politik bagi monarki Yordania dalam menjaga hubungan normal dengan tetangganya. Juru bicara partai Islam Umma, Dima Tahboub, mengungkapkan bahwa sentimen penolakan di Yordania sekarang tumbuh makin tak terbendung.
"Sentimen anti-normalisasi di sini telah tumbuh lebih besar lantaran rencana aneksasi Tepi Barat oleh negara Zionis dan penolakan jatah air Yordania. Setiap hari ada penyelundupan oleh pemukim ke masjid Al-Aqsa, sementara masyarakat Yerusalem justru dilarang memasuki masjid," tambah Dima.
"Saya pikir lebih banyak tekanan dapat diberikan, lantaran masalah ini belum diangkat dengan kekuatan nan dibutuhkan," tegasnya.
Di sisi keamanan, kehadiran militer Washington di pangkalan lokal Yordania terus meningkat secara signifikan sejak perang AS-Iran. Kehadiran ini makin disorot publik setelah serangan udara Iran sukses menewaskan tiga penduduk Amerika di pangkalan Muwaffaq Salti di gurun timur.
Selama beberapa dekade, kehadiran militer AS dianggap sebagai agunan keamanan, namun sekarang perihal tersebut justru berubah menjadi beban politik. Angkatan udara Yordania belakangan ini mendapati diri mereka bertindak sebagai garis pertahanan pertama Israel dengan menembak jatuh drone dan rudal Iran.
Situasi panas ini memicu ratusan tokoh terkemuka Yordania dari bumi politik, hukum, dan budaya untuk menandatangani surat terbuka. Mereka secara tegas menuntut penarikan pasukan AS dari wilayah Yordania.
"Kami menegaskan bahwa kehadiran mereka memaparkan Yordania pada akibat keamanan, politik, dan ekonomi nan tidak melayani kepentingan nasional," tulis surat terbuka tersebut
"Hal ini juga meningkatkan kemungkinan negara kita terseret ke dalam bentrok regional di mana kita bukanlah pihak nan terlibat."
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·