YLKI Minta DPR Panggil Pertamina dan ESDM soal Antrean BBM Makassar

Sejumlah pengendara sepeda motor mengantre untuk mengisi BBM di salah satu SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2026).(ANTARA/ARNAS PADDA)

Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo meminta DPR RI memanggil PT Pertamina Patra Niaga dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta penjelasan secara menyeluruh mengenai antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan.

"YLKI mendesak DPR RI memanggil Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan secara komprehensif," ujar Rio dalam keterangan nan diterima Media Indonesia, Senin (14/9).

Menurutnya, persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan berkepanjangan tanpa kejelasan maupun pertanggungjawaban dari pihak terkait.

YLKI juga mendesak Pertamina dan Kementerian ESDM memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan dan pengedaran BBM di Makassar. Informasi tersebut perlu disertai info nan jelas untuk memastikan kondisi stok di lapangan.

"Kalau stok BBM memang aman, perihal tersebut kudu disampaikan secara transparan dan didukung info nan jelas," katanya.

Rio berpandangan, Pertamina dan ESDM perlu memastikan pengedaran BBM betul-betul mudah diakses konsumen. Ketersediaan BBM tidak cukup hanya dilihat dari jumlah stok nan tercatat, tetapi juga dari keahlian masyarakat memperolehnya secara wajar.

"Jangan sampai BBM secara statistik dinyatakan tersedia, tetapi secara aktual konsumen kesulitan mendapatkannya," tegas Rio.

YLKI mengingatkan kesulitan mendapatkan BBM dapat menimbulkan pengaruh domino terhadap beragam aktivitas masyarakat. Gangguan tersebut dapat merembet ke sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, pengedaran pangan dan barang, kebersihan, hingga pelayanan publik.

Mobilitas masyarakat, guru, dan siswa berpotensi terganggu andaikan pasokan BBM tidak segera dipastikan. Begitu pula operasional akomodasi kesehatan dan jasa publik nan memerlukan BBM dalam aktivitas sehari-hari.

Rio menilai argumen panic buying tidak dapat menjadi satu-satunya penjelasan atas antrean panjang di SPBU. Kekhawatiran masyarakat semestinya dijawab dengan kepastian pasokan, distribusi, dan info nan transparan.

"Jangan hanya mengatakan stok BBM kondusif lampau menyalahkan panic buying. Jika stok memang aman, buktikan dengan memastikan konsumen bisa mendapatkan BBM dengan mudah," ujarnya.

Menurut Rio, BBM nan secara administratif dinyatakan tersedia tetapi susah diperoleh masyarakat tetap menunjukkan adanya persoalan dalam pelayanan publik. Karena itu, pemerintah dan Pertamina kudu memastikan konsumen dapat membeli BBM tanpa antrean nan berlebihan.

YLKI juga meminta abdi negara menindak tegas andaikan ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi. Praktik penimbunan, pengisian berulang secara tidak wajar, penggunaan identitas alias QR nan tidak sesuai, serta modus lainnya dinilai dapat merugikan konsumen nan berkuasa mendapatkan BBM subsidi.

"Kalau ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, kudu ada penegakan norma secara tegas lantaran praktik tersebut merugikan konsumen," kata Rio.

YLKI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat nan mengalami kesulitan mendapatkan BBM, baik mengenai kelangkaan, antrean tidak wajar, pembatasan nan tidak jelas, maupun persoalan pelayanan di SPBU. Pengaduan tersebut bakal menjadi bahan pembelaan untuk mendorong keadilan pengedaran daya bagi masyarakat. (H-2)