Wisman Sensitif pada Faktor Aksesibilitas, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Diyakini Pacu Lonjakan Kunjungan

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung wacana pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. BVK diyakini bakal menjadi nilai unggul bagi Indonesia di tengah kejuaraan dunia untuk menarik wisatawan(Dok Kemenpar)

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung wacana pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. BVK diyakini bakal menjadi nilai unggul bagi Indonesia di tengah kejuaraan dunia untuk menarik visitor mancanegara.

Menteri  Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (24/6), menegaskan, BVK bakal memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia. "Kemudahan masuk menjadi salah satu aspek krusial yang
memengaruhi keputusan visitor dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di area juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan," kata Menpar. 

Wacana BVK ini tengah banyak dikemukakan oleh sejumlah pihak, termasuk Ditjen Imigrasi nan memaparkan sejumlah pertimbangan nan perlu dikaji sebelum menambah negara penerima akomodasi bebas visa.

Indonesia, lanjut Widiyanti, mempunyai pengalaman dalam menerapkan kebijakan BVK secara luas. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan akomodasi Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) berbareng Oxford Economics menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu studi kasus nan berhasil, dengan kontribusi peningkatan permintaan visitor mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Lebih lanjut, Widiyanti menjelaskan, penyempurnaan kalkulasi dengan menggunakan realisasi kunjungan visitor mancanegara 2018, akibat BVK terhadap peningkatan permintaan visitor mancanegara diperkirakan lebih tinggi, ialah mencapai 32,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan mempunyai hubungan kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan. 

Selain itu, kajian WTTC juga menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa mempunyai akibat nan lebih besar dibandingkan sejumlah corak fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kehadiran visitor dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan new visa types nan berada pada 8,1% per tahun.

"Dari perspektif kawasan, kebijakan visa Indonesia juga perlu terus diperkuat agar lebih kompetitif. Berdasarkan komparasi terhadap negara-negara ASEAN, jumlah negara nan memperoleh akomodasi bebas visa ke Indonesia saat ini tetap relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam."

Dampak BVK, kata Widiyanti, diyakini bakal menghasilkan tambahan kunjungan wisatawan, shopping wisatawan, pembuatan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.  

"BVK bukan sekadar akomodasi visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen pembuatan lapangan kerja. Wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan akibat ekonomi nan lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata," kata Widiyanti.

Kendati begitu, Widiyanti memaparkan, Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa kudu dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional nan kudu dijaga. Namun, di saat nan sama, temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menunjukkan penyederhanaan alias penghapusan persyaratan masuk dapat mendorong peningkatan arus kunjungan visitor mancanegara. 

Kajian APEC mencatat, destinasi dapat memperoleh peningkatan kunjungan sebesar 7,2% hingga 27% melalui penghapusan persyaratan visa alias ketentuan masuk lainnya. Sebaliknya, penambahan halangan masuk melalui travel authorization dalam situasi tanpa visa dapat menurunkan kehadiran visitor mancanegara hingga 29,3%.

"Karena itu, Kementerian Pariwisata berambisi sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik mengenai kebijakan BVK. Tentunya, dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus bisa meningkatkan daya saing pariwisata di pasar global. Perlu diingat, pariwisata adalah sektor nan sangat sensitif terhadap aksesibilitas." (X-6)