Wilayah Perbatasan Punya Masalah Berbeda, BNPP-BRIN Siapkan Model Baru

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman (foto: dok ist)

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, berbareng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi wilayah nan adaptif untuk pengelolaan wilayah perbatasan.

Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola nan bisa menyesuaikan karakteristik, potensi, serta tantangan masing-masing wilayah perbatasan. Audiensi nan dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman berjalan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Selasa (8/9/2026).

Makhruzi mengatakan, pengelolaan area perbatasan mempunyai dua dimensi utama, ialah keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan membikin penanganannya memerlukan sinergi lintas kementerian/lembaga serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Menangani area perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” ujar Makhruzi.

Dalam forum tersebut, Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan pemisah wilayah negara dan area perbatasan (BWN-KP) 2025–2029. Strategi itu mencakup pengelolaan pemisah wilayah negara, aktivitas lintas batas, pembangunan area perbatasan, serta penguatan kelembagaan.

Cakupan pengelolaan BWN-KP meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Dari 26 PLBN tersebut, 15 telah terbangun, tiga belum terbangun, sedangkan delapan lainnya masuk dalam rencana pembangunan gelombang III.