Warga RI Terus Makan Tabungan, DPR: Kelas Menengah Masih Perlu Dibantu

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menganggap, pemerintah sekarang tetap perlu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, khususnya kelas menengah rentan nan tetap kudu memperkuat hidup dengan mengandalkan tabungannya.

Ia mengatakan, kejadian turunnya kelas menengah nan tetap terus terjadi, menjadi pertanda bahwa pemerintah tidak boleh meninggalkan stimulus terhadap golongan rentan maupun kelas menengah, seperti dalam corak support sosial.

"Salah satu nan kita perhatikan itu adalah berkurangnya golongan kelas menengah. Pada tingkat tertentu pemerintah punya 10 desil golongan masyarakat. Pada desil tertentu kita berikan support sosial. Pada desil tertentu golongan rentan-rentan ini rupanya tidak kita berikan topangan," kata Misbakhun dalam program CNBC Indonesi TV, Jakarta, dikutip Selasa (28/4/2026).

"Sehingga apa? Mereka Mantab, Makan Tabungan, sehingga golongan masyarakat tertentu tergerus jumlah simpanan bank mereka untuk konsumsi," tegasnya.

Merujuk kajian Mandiri Institute berjudul Demograpihic Insight: Dinamika Kelas Menengah di 2025, penurunan kelas menengah tetap terus terjadi hingga tahun lalu.

Mandiri Institute mencatat, jumlah kelas menengah pada 2025 telah turun 1,1 juta orang, menjadi 46,7 juta orang. Jumlah kelas menengah nan turun kelas ke dalam kategori aspiring middle class ini pun lebih dalam dibanding 2024 nan turun kelas sebanyak 400 ribu orang.

Masalah ini diiringi dengan terus munculnya info makan tabungan oleh masyarakat, termasuk saat momentum hari raya keagamaan pada tahun ini. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pada Maret 2026, proporsi pendapatan konsumen nan disimpan (saving to income ratio) turun dari 17,7% menjadi 17,6%.

Laporan hasil kajian BCA Economic & Industry Research juga menunjukkan kenaikan transaksi konsumen bulan lampau tampaknya didahului oleh penurunan saving rate, nan menunjukkan konsumsi lebih banyak ditopang oleh pengurangan alas finansial rumah tangga, bukan oleh pertumbuhan pendapatan nan lebih kuat.

Indikasinya terlihat dari menurunnya porsi kepemilikan rumah tangga dan reksa biaya pada aset finansial. Pada instrumen surat berbobot negara (SBN), porsinya turun dari 12,3% menjadi 11,8% pada Maret 2026. Sementara pada ekuitas alias saham, porsinya turun lebih dalam dari 18,0% menjadi 16,6%.

Melambatnya pembelian paper assets mengindikasikan bahwa rumah tangga mengalokasikan lebih banyak sumber daya nan ada untuk kebutuhan konsumsi selama Ramadan, karena indeks shopping konsumen BCA alias BCA Consumer Spending Index sempat menyentuh puncaknya di 2026 di level 132,7. Angka ini lebih tinggi dibanding puncak Ramadan 2025 nan berada di 129,8 namun lebih rendah dibandingkan 2024 nan tercatat 134,2.

Menurut Misbakhun, tren ini menjadi pertanda belum berakhirnya pengaruh krisis Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Makanya, dia menekankan pentingnya kebijakan penanganan nan lebih perincian dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Apalagi, pemerintah juga telah mengeluarkan beragam kebijakan nan ditujukan untuk menjaga harga-harga peralatan tetap terkendali, hingga tekanan inflasi tetap bisa dijaga di kisaran 2,5% plus minus 1% sepanjang tahun lalu.

"Situasi-situasi ini kan memberikan akibat nan menurut saya tetap dipelajari semua oleh alih ekonomi makro. Dicarikan exit strateginya, jalan keluar, policymaker bakal melakukan langkah seperti apa? Sudah dilakukan upaya penghapusan utang kepada golongan mikro, golongan kelas upaya kecil, ini sudah dilakukan. Perlu kelanjutan enggak? Perlu, jika perlu kelanjutan pada golongan mana lagi?" tutur Misbakhun.

(arj/haa)

Add