Wapres Gibran Tinjau Pemulihan Bencana Sumut Tekankan Kolaborasi Pusat-Daerah

Wapres Gibran Rakabuming Raka.(Antara)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan kerjasama antara pemerintah pusat dan wilayah guna mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara. Arahan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau langsung titik terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada Jumat (4/9).

Dalam kunjungannya, Gibran menegaskan bahwa pejabat wilayah merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemulihan di lapangan. Ia meminta jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk proaktif mengecek kondisi penduduk dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi tanpa halangan birokrasi.

"Pejabat wilayah adalah ujung tombak penyelenggaraan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa nan tetap kurang, cek kondisi warga. Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Jika ada hambatan lapangan segera identifikasi dan kerjasama untuk cari solusi. Jangan ada sekat birokrasi," tegas Gibran.

Wapres juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penanganan bencana. Ia meminta setiap persoalan mempunyai sasaran penyelesaian nan jelas dan ditangani oleh pihak nan bertanggung jawab secara spesifik. "Setiap persoalan kudu jelas siapa nan tangani dan kapan sasaran selesai. Jangan tunggu viral," tambahnya.

Fokus pemulihan, menurut Gibran, tidak hanya terbatas pada perbaikan prasarana fisik, tetapi juga mencakup pemulihan jasa publik, akses pendidikan, hingga penguatan mata pencaharian agar masyarakat dapat kembali hidup berdikari dan produktif.

Di Kota Sibolga, progres nyata terlihat dengan rampungnya 40 unit kediaman tetap di Kelurahan Aek Parombunan nan sekarang telah ditempati warga. Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berada dalam status transisi darurat menuju pemulihan hingga akhir tahun 2026, dengan konsentrasi utama pada perbaikan prasarana pengendali musibah guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kunjungan kerja ini bermaksud memastikan seluruh hambatan pada masa transisi dapat segera teridentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi sigap dan tepat sasaran. (Ant/I-1)