Waka Komisi IX DPR Minta BGN Ubah Sistem MBG ke Dapur Berbasis Sekolah

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) merombak sistem penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong BGN beranjak dari dapur tersentralisasi ke school-based kitchen untuk menekan akibat keracunan makanan.

Charles menilai tingginya nomor kasus keracunan dalam penyelenggaraan MBG menunjukkan persoalan nan terjadi bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan masalah sistemik nan memerlukan perubahan sistem. Berdasarkan info per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

"Artinya nyaris semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota nan ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis," ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jum'at (4/9/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI berbareng Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9). Menurutnya, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara penyajian dan konsumsi sehingga dapat mencegah kontaminasi kuman akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.

"Karena ini setelah obrolan dengan beragam mahir keamanan pangan dan mahir gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada nan namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi kuman semakin tinggi risikonya dan kembang biak kuman juga semakin tinggi kemungkinannya," ungkapnya.

Charles menambahkan, BGN sendiri telah menetapkan makanan kudu dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Karena itu, menurutnya, pengendalian suhu makanan menjadi krusial untuk menekan akibat pertumbuhan bakteri.

Selain aspek keamanan pangan, dia menilai dapur berbasis sekolah berpotensi memberikan akibat lebih besar terhadap ekonomi lokal. Sekolah dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dari pasar, peternak, maupun pemasok nan berada di sekitar wilayah sekolah.

Charles menyarankan pemerintah bayar tukar rugi kepada pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan sudah terlanjur beroperasi. Langkah ini dinilai cukup dilakukan sekali agar tidak menjadi beban finansial berkepanjangan selama program berjalan.

"Kalau kita mau beranjak ke sistem dapur sekolah nan existing, ya diganti, tukar kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur nan sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan," pungkasnya.

(anl/ega)