Wapres AS JD Vance Batalkan Kunjungan ke Swiss untuk Pembicaraan dengan Iran

Wakil Presiden AS JD Vance menunda perjalanan ke Swiss untuk pembicaraan lanjutan dengan Iran. Sementara itu, blokade pelabuhan Iran resmi dicabut oleh AS.(White House)

PROSES diplomasi pasca-kesepakatan tenteram antara Amerika Serikat dan Iran mulai melangkah meski dilingkupi ketidakpastian. Gedung Putih mengumumkan Wakil Presiden AS, JD Vance, menunda rencana perjalanan ke Swiss nan semula dijadwalkan pada Jumat untuk membahas langkah-langkah lanjutan dari perjanjian penghentian perang di Timur Tengah.

"Logistik untuk negosiasi ini tidak pernah sederhana alias dapat diprediksi. Hingga saat ini, Wakil Presiden tidak berangkat malam ini," ujar seorang ahli bicara Gedung Putih. "Kami berambisi dapat memulai pembicaraan teknis sesegera mungkin." Senada dengan AS, instansi buletin Iran, Tasnim, menyatakan "belum ada nan dikonfirmasi" mengenai keberangkatan delegasi Iran ke Swiss.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, menyatakan telah menyetujui kesepakatan nan ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian tersebut. Perjanjian ini memulai periode 60 hari untuk membahas rumor nan lebih luas, termasuk program nuklir Iran.

"Tetapi saya memberikan izin lantaran komitmen nan dibuat oleh para pejabat termasuk Pezeshkian untuk 'melindungi hak-hak bangsa Iran'," tulis Mojtaba Khamenei dalam pernyataan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa "negosiasi tatap muka" di masa depan bukan berfaedah "menerima perspektif pandang musuh."

Di sisi lain, kepala negosiator sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memberikan peringatan keras melalui media sosial X. "Jika terjadi tindakan pelanggaran, pelanggaran perjanjian, dan tindakan melampaui pemisah dari pihak lain, kami tidak ragu bahwa tanggapan tegas bakal diberikan kepada musuh," tegas Ghalibaf.

Sebagai bagian dari kesepakatan, militer AS mengonfirmasi telah mencabut blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran, meski kapal perang mereka tetap bersiaga di area tersebut. Aktivitas di Selat Hormuz mulai bergerak kembali dengan melintasnya beberapa tanker minyak milik Arab Saudi dan kapal gas alam cair Prancis. Berdasarkan patokan baru dari Dewan Keamanan Nasional Agung Iran, kapal nan lewat kudu mengusulkan permohonan ke badan pemerintah baru tanpa dipungut biaya selama 60 hari ke depan.

Kesepakatan ini memicu pro dan kontra di kedua belah pihak. Di AS, Senator Republik Bill Cassidy mengkritik kebijakan ini sebagai "kesalahan besar kebijakan luar negeri dalam beberapa dekade." Namun, Presiden Trump memihak keputusannya dalam sebuah wawancara.

"Satu-satunya langkah saya bisa menjadi lebih keras adalah jika saya pergi ke sana selama dua alias tiga minggu lagi dan terus membom mereka. Benar? Tapi apa nan kita dapatkan dari itu? Selat Hormuz tidak bakal terbuka," kata Trump. "Kita tidak bakal mendapatkan minyak selama berbulan-bulan. Hal semacam ini bisa menyebabkan depresi di seluruh dunia." (AFP/Z-2)