Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi Lewat Sekolah Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan upaya negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural, nan sejalan dengan petunjuk konstitusi.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai upaya berbareng berasas asas kekeluargaan, serta bumi, air, dan kekayaan alam nan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Wamensos dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara berjudul "Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945" di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, nan turut menghadirkan Fuad Bawazier pada Jumat (19/6).

"Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan petunjuk penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," kata Agus.

Menurut Agus, latar belakang pembangunan Sekolah Rakyat berangkat dari realitas bahwa sebagian besar family miskin kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka. Berdasarkan data, lebih dari 76 persen orang tua menyatakan keterbatasan ekonomi menjadi penghambat utama akses pendidikan.

"Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat unik untuk masyarakat miskin, angan itu muncul kembali. nan sebelumnya tidak punya kesempatan, sekarang bisa kembali bersekolah," ujarnya.

Ia kemudian membagikan pengalaman saat berjumpa dengan masyarakat di beragam daerah. Di Magelang, ada seorang ibu nan tak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA lantaran kondisi ekonomi. Kehadiran Sekolah Rakyat pun menghidupkan kembali angan itu.

Sementara di Klaten, Agus menjumpai anak-anak nan hidup dalam keterbatasan ekstrem, apalagi kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dalam kasus lain di Jakarta, terdapat siswa Sekolah Rakyat nan enggan pulang ke rumah saat libur sekolah lantaran cemas memberatkan orang tuanya mengenai makan sehari-hari.

"Masih ada sekitar 4 juta anak nan memerlukan akses pendidikan lantaran kemiskinan. Sekolah Rakyat datang sebagai jembatan untuk masa depan mereka," kata Agus.

Sementara itu, mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII dan ahli ekonomi senior, Fuad Bawazier menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 kudu menjadi landasan utama kebijakan negara.

"Negara kudu memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan betul-betul dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci krusial untuk menciptakan keadilan sosial," tutur Fuad Bawazier.

Talkshow tersebut juga mendorong peran mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan pro-rakyat, termasuk Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya berbareng menegakkan nilai-nilai konstitusi, serta memperkuat persatuan nasional.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]