Wamensos Minta Pemda Aktif Mutakhirkan Data untuk Optimalkan PBI JKN

Jakarta -

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah wilayah untuk aktif melakukan pemutakhiran info guna memastikan optimasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

Hal ini disampaikan dalam audiensi berbareng sejumlah pemerintah wilayah di Kantor Kementerian Sosial pada Selasa (21/4/2026).

"PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, wilayah kudu aktif melakukan pemutakhiran info agar support betul-betul tepat sasaran," kata Agus Jabo, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan PBI JKN kudu berbasis pada info nan jeli dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran info support sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

Dalam paparannya, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema support iuran JKN nan meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga kecermatan info agar penyaluran tepat sasaran.

"Sinergi pusat dan wilayah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, support fiskal, dan penemuan jasa kudu melangkah beriringan agar agunan kesehatan tepat sasaran," tuturnya.

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus. Pertemuan ini membahas penguatan agunan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas support sosial.

Dalam forum itu, sejumlah pemerintah wilayah menyampaikan tingginya kebutuhan PBI JKN di tengah keterbatasan fiskal serta tetap besarnya jumlah masyarakat rentan.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyebut wilayahnya memerlukan tambahan kuota PBI JKN. Ia menilai kondisi geografis nan menantang serta kekuasaan masyarakat di sektor pertanian menjadi aspek utama.

Ia menjelaskan, support Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan musibah telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga. Bantuan tersebut mencakup agunan hidup, permakanan, hingga stimulan ekonomi. Namun, proses pendataan tetap terus melangkah seiring musibah dan curah hujan nan belum mereda.

"Kami berambisi adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah," minta Jonius.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai jasa terpadu satu pintu bagi masyarakat.

Disisi lain, perwakilan Kabupaten Tanggamus menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap PBI JKN. Dari sekitar 650 ribu jiwa nan memerlukan layanan, pemerintah wilayah mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, juga mengungkapkan kebutuhan PBI JKN di wilayahnya tetap cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi.

"Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa," ujar Samsul Mahmud.

Ia juga menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dengan kuota PBI JKN nan tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.

(prf/ega)