Wamendagri Tekankan Sinergi Antarwilayah untuk Kendalikan Karhutla

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarwilayah dalam pengendalian kebakaran rimba dan lahan (karhutla) guna menghadapi potensi kejadian El Nino pada 2026-2027. Menurutnya, penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu lantaran dampaknya kerap melampaui pemisah manajemen daerah.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa mempunyai ego sektoral, kemudian mempunyai pemikiran bahwa ini bukan wilayah saya," kata Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 berjudul 'Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027' di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pemerintah wilayah (Pemda) perlu memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemanfaatan skema kerja sama wilayah untuk memperkuat respons terhadap musibah lintas wilayah.

Wiyagus menjelaskan Kemendagri telah memfasilitasi penguatan kerja sama tersebut melalui beragam regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Regulasi tersebut memberi ruang bagi wilayah untuk bekerja-sama menghadapi kondisi darurat, termasuk karhutla.

"Di mana kerja sama dapat dilaksanakan untuk mengatasi kondisi darurat dan mendukung program strategis nasional, meskipun belum tercantum dalam perencanaan pembangunan wilayah sebelumnya," ujarnya.

Di lain sisi, Wiyagus mengapresiasi sinergi Pemda dan para pemangku kepentingan nan telah terbangun dalam pengendalian karhutla. Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemendagri mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran wilayah serta peningkatan kapabilitas aparatur, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, hingga aparatur desa dan kelurahan agar lebih siap menghadapi ancaman karhutla.

Wiyagus juga mengingatkan pentingnya edukasi dan sosialisasi berkepanjangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah karhutla. Selain itu, Pemda perlu memperkuat kelembagaan, memberdayakan masyarakat, mengembangkan desa berdikari bebas kebakaran, serta mengoptimalkan sarana, prasarana, dan pendanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim tandus mendatang.

(akd/ega)