Wamendagri Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Holistik saat Buka KPPD IV

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya kepemimpinan holistik bagi kepala wilayah dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan. Menurutnya, kepala wilayah perlu mempunyai perspektif komprehensif dalam memandang persoalan sekaligus merumuskan kebijakan nan selaras dengan kepentingan wilayah dan nasional.

Hal itu dia sampaikan saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (3/9).

Wiyagus menjelaskan, KPPD merupakan forum strategis untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan wilayah dan memperluas wawasan kebangsaan. Forum ini juga bermaksud meningkatkan keahlian kepala wilayah merumuskan dan melaksanakan kebijakan nan responsif, inovatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia menambahkan, support Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam aktivitas itu diharapkan memperluas langkah pandang peserta dalam memahami beragam persoalan secara komprehensif, holistik, dan integral. Pemahaman itu perlu berdasarkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

"Nanti Bapak-Ibu sekalian bakal mendapatkan materi-materi nan sungguh sangat luar biasa. nan nantinya juga kita bakal merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik dunia nan sangat bergerak dan super sigap perubahannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9).

Wiyagus mengatakan, KPPD menjadi momentum bagi kepala wilayah untuk keluar dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam memahami lingkungan strategis. Hal ini krusial agar kepala wilayah semakin siap menghadapi tantangan pembangunan.

Kepala daerah, kata dia, juga perlu menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, kepala wilayah perlu memahami langkah menerjemahkan program Asta Cita ke dalam kebijakan wilayah agar program pusat dan wilayah melangkah selaras.

"Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga kudu linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala wilayah nan sudah memahami ini relatif tidak ada masalah," kata Wiyagus.

Dirinya menambahkan, beragam langkah nan dilakukan pemerintah wilayah pada hakikatnya merupakan kontribusi wilayah terhadap kepentingan nasional. Langkah itu antara lain peningkatan pelayanan publik serta penguatan ketahanan pangan dan energi.

Di samping itu, pemerintah wilayah juga didorong meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Investasi dan pembuatan lapangan kerja turut menjadi bagian dari langkah tersebut.

"Kepemimpinan wilayah tidak cukup hanya berkarakter administratif, ini juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, tetapi juga kudu mempunyai orientasi strategis, keahlian antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan," tegas Wiyagus.

Sejalan dengan perihal itu, dia mengingatkan kepala wilayah agar tidak hanya memandang persoalan dari kepentingan sektoral. Menurutnya, aspek ketahanan nasional seperti demografi, geografi, dan sumber daya alam saling mengenai sehingga memerlukan kerjasama dalam perumusan kebijakan.

Untuk memastikan pembelajaran dalam KPPD memberikan akibat nyata, Wiyagus mendorong setiap peserta membawa agenda perubahan nan jelas dan terukur. Agenda itu, menurutnya, kudu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing peserta.

"Harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak dan Ibu nan mengikuti kursus ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, kemudian dapat sertifikat, dipajang di ruangan, tetapi membawa gagasan, pendapat perubahan nan dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan program nan nyata," ucap dia.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Andi Ony, mengatakan KPPD bermaksud meningkatkan kapabilitas ketua wilayah nan visioner, adaptif, dan inovatif. Menurutnya, kapabilitas itu perlu dibarengi karakter kebangsaan nan kokoh dalam menghadapi dinamika global.

Ia menyebut, peserta KPPD Angkatan IV Tahun 2026 berjumlah 23 orang. Peserta tersebut terdiri atas 18 bupati dan 5 wali kota.

"Sebagai output dari KPPD ini, setiap peserta diwajibkan untuk menyusun rencana tindakan mengenai dengan persoalan nan terjadi di daerahnya masing-masing, sehingga perlu rencana tindakan kepala wilayah untuk penyelesaian masalah tersebut," tandas Andi.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma, Purnomo Yusgiantoro, tim Purnomo Yusgiantoro Centre, serta para kepala wilayah peserta KPPD Angkatan IV Tahun 2026.

(rir)