Wamendagri: Pos Lintas Batas Negara di Papua Jangan Jadi Pajangan!

Wamendagri: Pos Lintas Batas Negara di Papua Jangan Jadi Pajangan/ist

JAYAPURA – Pemerintah mendorong transformasi area perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh lantaran itu, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, namun menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

Demikian diutarakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua.

“Sesuai pengarahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan kudu disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi penduduk setempat,” ujar Ribka Haluk dikutip, Kamis (5/2/2026).

Ribka menjelaskan,  bahwa sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Presiden kata dia juga telah menugaskan tiga menteri utama ialah Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan Lembaga untuk optimasi pembangunan perbatasan.

“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat krusial untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini mempunyai support izin nan kuat,” tambahnya.

Ribka berambisi muncul solusi konkret nan memberikan ruang mobilitas lebih luas bagi pemerintah wilayah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

“Hal ini bermaksud agar wilayah tidak hanya menjadi penonton, tetapi tokoh utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya,” tandasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI dalam mempercepat penyelesaian beragam persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.