Wamendagri Dorong Insentif Risiko Tinggi untuk Petugas Damkar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti tingginya akibat nan dihadapi petugas pemadam kebakaran (Damkar) saat menjalankan tugas pengamanan dan menangani beragam keadaan darurat.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau penyelenggaraan Diklat Damkar Kualifikasi Pemadam I di Pos Induk Pemadam Kebakaran Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bima memandang langsung proses kualifikasi Pemadam I nan digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia juga berbincang dengan petugas dan tim pembimbing mengenai tantangan nan dihadapi saat bekerja di lapangan.

“Senang sekali bisa memandang proses kualifikasi Pemadam I secara nyata di lapangan. Dan memang ini dibutuhkan tidak saja untuk memastikan tugas-tugas pengamanan bagi orang lain, warga, tetapi tentu juga bagi petugas sendiri,” ujar Bima.

Menurut Bima, peningkatan kompetensi diperlukan agar petugas bisa melakukan pengamanan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan diri. Tugas Damkar, kata dia, tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mencakup beragam operasi pengamanan nan memerlukan keahlian dan kesiapan menghadapi situasi berbahaya.

Risiko tersebut tergambar dari pengalaman sejumlah peserta diklat nan disampaikan saat berbincang dengan Bima. Salah seorang petugas, misalnya, pernah menyelamatkan kucing nan terjebak di dalam sumur sedalam sekitar 20 meter.

Dalam proses tersebut, petugas kudu memperhatikan kondisi oksigen dan menggunakan perlengkapan keselamatan. Petugas lainnya menceritakan pengalaman menangani kebakaran di sebuah pabrik nan berangkaian dengan bahan kimia.

Dalam operasi itu, petugas kudu berada di letak selama kurang lebih dua jam dengan menggunakan perangkat pelindung diri (APD) dan Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA).

Berbagai pengalaman tersebut menjadi gambaran mengenai akibat pekerjaan nan dihadapi petugas Damkar. Karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong pemerintah wilayah memberikan perhatian terhadap kondisi kerja mereka.

"Pekerjaan Damkar ini berisiko sekali. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus mendorong ke wilayah agar petugas damkar ini mendapat insentif akibat tinggi," jelas Bima.

Selain persoalan insentif, Bima juga menampung aspirasi petugas Damkar nan tetap berstatus outsourcing untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami sudah rapat dengan ketua DPR. Ini semua bertahap. Sekarang tetap konsentrasi untuk pembimbing dulu. Tentu Kemendagri bakal terus sorong dan perjuangkan untuk petugas-petugas Damkar," terangnya.

Bima menilai Damkar merupakan salah satu jasa pemerintah nan bergesekan langsung dengan masyarakat. Dalam beragam situasi darurat, petugas Damkar datang untuk memberikan pertolongan kepada warga.

“Bagian dari Kemendagri nan paling membanggakan dan nan paling diapresiasi oleh penduduk adalah Damkar,” katanya.

Selain menyoroti akibat kerja, Bima mengapresiasi kepedulian Damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan. Di sela tugas pemadaman dan penyelamatan, para petugas juga mengelola sampah secara berdikari di lingkungan Damkar.

Sampah dipilah menjadi tiga kategori, ialah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele.

Sementara sampah anorganik nan mempunyai nilai jual disalurkan kepada pengepul. Adapun sampah residu diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Bima menilai kepedulian terhadap lingkungan tersebut menjadi bagian lain dari pengabdian petugas Damkar kepada masyarakat.

"Tugas pengamanan nan dilakukan petugas Damkar tidak hanya memberikan faedah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi corak pengabdian nan mempunyai nilai kebaikan,” pungkas Bima.