1 jam yang lalu
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala wilayah membangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara kolaboratif berbareng seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut krusial agar program prioritas nasional itu bisa memperkuat ekonomi desa, memangkas rantai distribusi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta para kepala wilayah merangkul semua kepala desa. Saya berterima kasih ini Pak Mendes inisiasinya luar biasa berbareng asosiasi, bermitra, berkolaborasi, bersinergi sehingga mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama,” ujar Bima saat menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).
Bima menjelaskan, kepala wilayah juga mempunyai peran strategis dalam menghubungkan seluruh rantai pasok, mulai dari sektor produksi hingga distribusi. Karena itu, sejalan dengan pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kepala wilayah diminta membangun komunikasi nan erat dengan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha, serta beragam pemangku kepentingan lainnya agar KDKMP betul-betul menjadi penggerak ekonomi lokal.
Pada kesempatan nan sama, Bima juga meluruskan beragam persepsi nan berkembang mengenai KDKMP. Ia menegaskan bahwa koperasi tersebut bukanlah minimarket maupun toko ritel nan bakal menggantikan upaya masyarakat.
“Jadi nan paling utama, sasaran nan paling mendasar dari forum ini adalah menyamakan gelombang bahwa Kopdes bukan minimarket. Bahwa Kopdes bukan toko ritel, bahwa Kopdes juga bukan berfaedah kemudian menutup secara paksa minimarket nan ada,” imbuhnya.
Menurut Bima, KDKMP merupakan pusat pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan nan menyediakan beragam layanan, mulai dari simpan pinjam, penyediaan sembako, apotek, hingga menjadi pemasok resmi penyalur support pemerintah. Program tersebut juga dirancang untuk memperpendek rantai pengedaran sehingga nilai di tingkat konsumen lebih terjangkau, sementara nilai jual hasil produksi petani menjadi lebih baik.
Percepatan pembentukan KDKMP juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan lapangan kerja.
Di akhir paparannya, Bima mengingatkan kepala wilayah agar memastikan seluruh tahapan pembentukan KDKMP melangkah sesuai ketentuan. Hal itu meliputi penyelarasan dengan arsip perencanaan pembangunan daerah, pemantauan proses verifikasi dan validasi, hingga penguatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
“Mari kita kuatkan tiga perihal nan sangat krusial nan menjadi kunci keberhasilan Kopdes. Satu adalah perencanaan nan jelas alias business plan. nan kedua transparansi dan akuntabilitas, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari … dan nan terakhir kita betul-betul konsentrasi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,” tandas Bima.
Turut datang pada aktivitas tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, serta pihak mengenai lainnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·