Wamendagri Bima: Efisiensi Anggaran dan Sinergi Pusat-Daerah jadi Pengungkit Ekonomi

Liputan6.com, Semarang - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi aspek krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyebut pemerintah pusat terus mendorong kepala wilayah agar konsentrasi pada efisiensi belanja, penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar betul-betul memberi akibat terhadap perekonomian daerah.

“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala wilayah dengan poin-poin efisiensi, penemuan PAD, kemudian PSN nan sebagian kepala wilayah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya jika dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menilai kondisi kapabilitas fiskal Jawa Tengah secara umum cukup kuat dan termasuk menonjol di tingkat nasional. Hal itu tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.

“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapabilitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” katanya.

Meski begitu, Bima mengingatkan tetap ada sejumlah tantangan nan kudu diselesaikan, terutama di daerah-daerah nan tingkat kemandirian fiskalnya tetap rendah dan tetap sangat berjuntai pada transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, dia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran nan logis dan bertanggung jawab. Menurut dia, di tengah keterbukaan info saat ini, setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.

“Kita semua kudu hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu nan tidak masuk akal,” tegasnya.

Selain menyoroti efisiensi, Bima juga menekankan pentingnya sinergi nan lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah dalam penyelenggaraan program pembangunan. Menurutnya, meski tidak selalu mudah dijalankan, sinergi tetap menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat terlaksana secara efektif di daerah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pemerintah juga mendorong pendekatan pembiayaan nan lebih inovatif guna menopang pembangunan daerah. Pendekatan itu dilakukan melalui pengelolaan fiskal nan prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan penemuan pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, Bima menilai optimasi aset dan penemuan pembiayaan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung penyelenggaraan program prioritas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Di akhir paparannya, dia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi nan kuat dan komitmen bersama, program-program prioritas dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.

“Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala wilayah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah bakal selalu terdepan,” pungkasnya.