Wamendagri Bima Arya Pastikan Pemerintah Pusat Fokus Perkuat Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan beragam kebijakan nan berakibat pada daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan melangkah efektif dan efisien sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

"Pemerintah itu pada intinya, jika kita amati ya, ini berupaya melakukan dua hal. nan pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk finansial negara dan finansial daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9/2026).

Bima mengatakan, proses pertimbangan tersebut diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian mengenai berasas pemetaan kondisi di daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat dengan mempertimbangkan beragam dampaknya di daerah.

“Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian mengenai dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelasnya.

Bima mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) nan dalam implementasinya mempunyai sejumlah akibat bagi daerah. Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk memandang keahlian wilayah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun tanggungjawab belanja.

Ia menambahkan, pola pertimbangan dan pemberian masukan juga dilakukan terhadap beragam kebijakan lainnya. Menurutnya, dinamika di lapangan perlu menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.

Dalam kesempatan nan sama, Bima mendorong setiap potensi akibat kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Langkah tersebut krusial agar pemerintah mempunyai gambaran konkret dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Turut datang dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak mengenai lainnya.