Wamendagri Bima Arya Dorong Pemkot Bangun Tata Kelola Adaptif Hadapi Urbanisasi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan pembangunan nan semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan memperkuat jasa dasar masyarakat.

Menurut Bima, kondisi tersebut memerlukan perubahan langkah pandang dalam mengelola kota. Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan infrastruktur, tetapi juga kudu memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan.

“Ada wilayah-wilayah nan terlihat sangat progresif dan cepat, itu tentu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, tetapi cukup banyak juga kota-kota nan pembangunannya stagnan, tapi masalahnya bertambah,” ujar Bima saat menyampaikan keynote speech pada aktivitas Urban & Sustainable Cities Forum dalam rangkaian aktivitas Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Selama nyaris dua tahun menjalankan tugas, Bima mengaku telah berkeliling ke 32 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota. Pengalaman tersebut memberinya gambaran mengenai keragaman kondisi wilayah di Indonesia. Ia mencontohkan persoalan urbanisasi nan sekarang menjadi tantangan serius bagi sejumlah daerah.

Menurut Bima, rumor urbanisasi sekarang tak bisa dikelola hanya melalui izin administratif. Ia mendorong agar perencanaan area perkotaan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara urbanisasi, tata ruang, kreasi kawasan, hingga akibat perubahan iklim. Pendekatan tersebut diperlukan agar pertumbuhan masyarakat tidak semakin menambah beban kota.

“Anggaran miliaran bisa lenyap ketika perencanaan itu tidak sesuai dengan perubahan iklim,” tegasnya.

Di lain sisi, Bima menilai konsep resilient city alias kota handal perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret di daerah. Konsep tersebut, kata dia, tidak boleh berakhir menjadi wacana di forum-forum pembangunan, tetapi kudu masuk ke dalam perencanaan masing-masing perangkat daerah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, konektivitas menjadi aspek nan perlu dipertimbangkan. Ia mencontohkan, saat ini sistem tata kelola kota tak bisa hanya dipandang hanya sebatas pada wilayah administrasi, melainkan perlu didorong lebih luas ke arah aglomerasi. Dengan langkah tersebut, pembangunan area perkotaan diyakini bakal lebih optimal.

“Yang efektif adalah kebijakan-kebijakan nan langsung berasas harapan-harapan penduduk dan persoalan-persoalan di lapangan. Nah ini nan saya maksudkan hari ini, tantangannya itu melampaui wilayah-wilayah administratif. Kemendagri berupaya membangun terobosan dengan konsentrasi pada aglomerasi-aglomerasi,” tandas Bima.

Turut datang pada forum tersebut, Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Unggul Ananta, Co-Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Indah Budiani, Founder & Executive Director SURBAND ID Mukhlis Silmi Kaffah, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Adriadi Dimastanto, serta pihak mengenai lainnya.