Awaludin
, Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:50 WIB

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melontarkan wacana “percepatan” sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari PKS nan menilai wacana itu sebagai provokasi politik dan meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap melangkah hingga 2029.
Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian mengatakan istilah "percepatan" tidak semestinya dilemparkan ke ruang publik tanpa penjelasan mengenai maksud maupun sistem konstitusional nan bakal ditempuh.
"Saya memandang pernyataan Budi Arie ini sebagai corak provokasi politik. Istilah 'percepatan' sebelum 2029 bukan pernyataan nan ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat," ujar Pipin dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Menurut Pipin, Indonesia telah mempunyai sistem konstitusional nan mengatur masa kedudukan presiden dan proses pergantian kekuasaan. Karena itu, dia meminta tidak ada pihak nan membangun opini seolah-olah pergantian alias perubahan kekuasaan dapat dilakukan berasas dinamika politik sesaat.
"Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden mempunyai mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu kudu dihormati dan dijaga bersama," tegasnya.
50 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·