Wamendagri Bima Arya Ajak DPRD “Naik Kelas”, Kawal APBD agar Lebih Produktif

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapabilitas dan memperkuat perannya dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, DPRD mempunyai peran krusial untuk mendorong wilayah lebih berdaya. Apalagi, saat ini pemerintah wilayah (Pemda) mempunyai tantangan kompleks seiring perkembangan digitalisasi, persoalan pemisah wilayah, hingga perbedaan kapabilitas fiskal antardaerah.

“Intinya bukan hanya otonomi, tapi wilayah nan berdaya. Nah wilayah nan berkekuatan ini tidak mungkin jika DPRD-nya tidak berdaya. Kalau DPRD-nya tidak berperan,” ujar Bima saat menghadiri Seminar, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Ia menilai, setelah lebih dari dua dasawarsa perjalanan desentralisasi, pertimbangan terhadap efektivitas kewenangan wilayah nan berakibat bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi, saat ini era telah berubah nan membikin peran pengawasan terhadap pemerintahan wilayah tak bisa lagi dilakukan secara seragam.

Selain itu, Bima menyoroti tetap besarnya ketergantungan sebagian Pemda terhadap transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, desentralisasi perlu diterapkan tidak hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga penguatan kapabilitas ekonomi dan fiskal daerah.

“Otonomi wilayah sudah 30 tahun, tapi kapabilitas fiskal pemerintah wilayah itu nggak menguat secara signifikan. Sebagian besar tetap berjuntai pada transfer pusat ke daerah. Jadi desentralisasi nan dibagikan itu, kewenangan nan dibagi itu, tidak serta-merta membikin kapabilitas fiskal menguat,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Bima mengingatkan agar keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran alias rendahnya sisa lebih kalkulasi anggaran (SiLPA). Menurutnya, pembahasan anggaran perlu semakin berorientasi pada hasil dan akibat nan dirasakan masyarakat.

DPRD berbareng kepala wilayah perlu memastikan anggaran bisa mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka kesempatan kerja. Selain itu, DPRD juga perlu menggeser konsentrasi pembahasan dari sekadar besaran anggaran menuju akibat nan dihasilkan dari anggaran tersebut.

“Jadi APBD kudu jadi [pemicu untuk] produktivitas, investasi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain,” kata Bima.

Lebih lanjut, Bima juga mendorong DPRD untuk memperkuat kegunaan pengawasan terhadap keahlian pelaksana daerah. Menurutnya, pengawasan nan kuat diperlukan agar kebijakan dan penggunaan anggaran betul-betul menghasilkan keahlian pembangunan nan terukur.

“Hal-hal lain nan kita titip juga, Pak Menteri (Mendagri) titipkan agar dipikirkan gimana DPRD ini kudu selalu upgrade dengan pendekatan dan perkembangan,” tandasnya.

Turut datang pada aktivitas itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Ketua Umum ADKASI Siswanto, dan pihak mengenai lainnya.