Wamen ATR/BPN: BRAN Harus Bisa Selesaikan Konflik dan Ketimpangan Tanah

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menilai Badan Reforma Agraria (BRAN) nantinya kudu bisa menyelesaikan beragam persoalan agraria, khususnya bentrok serta ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah.

Ossy mengatakan pembentukan BRAN saat ini tetap dalam tahap pengkajian, baik di tingkat pemerintah maupun DPR.

“Ini sekarang sedang tahapan kita kaji di level pemerintahan, dari DPR juga melakukan pengkajian. Kita tentunya berambisi Badan Reforma Agraria ini kudu bisa menyelesaikan persoalan bentrok dan juga menyelesaikan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah," jelas Ossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Ossy menjelaskan tetap terdapat sejumlah perihal nan perlu dirumuskan mengenai BRAN. Salah satunya mengenai struktur kelembagaan, pembagian tugas, hingga hubungan antara BRAN di tingkat pusat dan daerah.

“​Nah, inilah formula-formulasinya nan kudu kita cari gimana strukturnya, gimana tugas dari masing-masing, gimana hubungan antara BRAN di pusat dan di daerah, apakah perlu dibuat bagian dan lain-lain,” katanya.

Menurut Ossy, pembahasan mengenai BRAN menjadi bagian dari kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam menyusun rancangan patokan mengenai reforma agraria.

Ia berambisi izin nan nantinya disusun tidak hanya membentuk lembaga baru, tetapi juga betul-betul bisa menjawab persoalan pertanahan nan selama ini terjadi.

“Inilah intens antara pemerintah dan DPR terus bekerja sama untuk mendapatkan satu Rancangan Undang-Undang nan paling berfaedah dan nan paling krusial adalah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah di negara kita,” kata dia.